Bupati Giri Prasta Komitmen Lanjutkan Program Kebahagiaan Masyarakat

Rapat paripurna mengagendakan penyampaian penjelasan bupati terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020, serta ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026.

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan secara virtual, dipimpin oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata bersama Wakil Ketua Wayan Suyasa dan I Made Sunarta. Rapat paripurna diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, Forkopimda, Sekda Badung beserta seluruh pejabat lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Dalam paparannya, Bupati Giri Prasta menyebutkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2020, telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dan diserahkan oleh kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada 28 Mei 2021. Hasilnya Badung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). LKPD tersebut telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dalam LKPD Kabupaten Badung tahun 2020 terdapat tujuh macam laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan arus kas (LAK), laporan operasional (LO), neraca, laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

“Opini yang diraih di tahun ini merupakan opini WTP yang kesembilan kalinya sejak LKPD tahun 2011, dimana untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Badung meraih opini WTP, serta ketujuh kalinya secara berturut-turut yaitu tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020,” jelas Bupati Giri Prasta.

Selanjutnya, Bupati Giri Prasta mengatakan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 bertujuan untuk melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung, melalui pembangunan yang berlandaskan Tri Hita Karana dan dijabarkan ke dalam sembilan misi, yaitu memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keberagaman adat, budaya, dan agama. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat azas serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Selanjutnya memantapkan kreativitas seni dan budaya masyarakat yang berorientasi pada pelestarian kearifan lokal. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat. Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif. Memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi kepada agroindustri dan pelestarian sumber daya alam. Dan yang terakhir meningkatkan daya saing daerah yang berbasis kreativitas dan inovasi.

“Selanjutnya secara substansi, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 telah diselaraskan dan disinergikan dengan RPJMD provinsi dan RPJMN, yang menerapkan prinsip-prinsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai implementasi dari ajaran Tri Sakti Bung Karno, yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan,” kata Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang itu.

Sementara itu seusai mengikuti jalannya Rapat Paripurna, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan apresiasi atas laporan pertanggungjawaban yang dibacakan oleh Bupati Giri Prasta. Meskipun dalam kondisi pandemi pendapatan Kabupaten Badung bisa terealisasi sebesar Rp 3,9 triliun.

“Dari Rp 3,9 triliun tersebut sepenuhnya digunakan untuk mandatory program prioritas, yaitu penanganan Covid-19, bidang pendidikan dan kesehatan. Kemudian disalurkan pula bantuan jaringan sosial. Inilah yang saya berikan apresiasi bahwa bupati tetap memiliki komitmen untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Badung,” kata Parwata. *ind