'Berpotensi Memancing Kegaduhan'

MANGUPURA, NusaBali
Rencana pembangunan area pelayanan wisata (rest area) di sisi timur Jalan Tol Bali Mandara mulai menuai tanggapan dari tokoh masyarakat. Salah satunya adalah Bendesa Adat Kuta yang juga sebagai Koordinator Pasubayan Desa Adat/Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, I Wayan Swarsa.

Swarsa meminta kepada Jasamarga Bali Tol (JBT) agar jangan memperkeruh suasana di Teluk Benoa. Menurutnya, rencana pembangunan Tempat Pelayanan Wisata (TPW) atau yang disebut rest area itu datang pada waktu yang tidak tepat, sehingga berpotensi memancing kegaduhan.

Swarsa tak memberi pandangan dukung atau tidak dukung dengan rencana itu, karena belum mengetahui secara persis gambaran rencana pembangunan rest area itu. Namun dia menegaskan rencana pembangunan itu akan berpotensi memancing kegaduhan. “Saya tidak mengatakan saya tolak atau setuju dengan rencana pembangunan yang direncanakan oleh JBT itu, karena hingga kini saya pribadi belum mengetahui gambaran rencana pembangunannya,” tutur Swarsa saat dikonfirmasi, Kamis (29/12) kemarin.

Swarsa pun meminta kepada pihak JBT harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu, utamanya pada penyanding lokasi, karena gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa kini masih gencar dilakukan. “Kami meminta pihak JBT sosialisasikan hal itu kepada pasubayan yang membawahi desa pakraman yang kini sedang berusaha melakukan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa,” tuturnya.

Jika tak dilakukan sosialisasi dan diinformasikan dengan baik, menurut Swarsa, pembangunan itu akan menjadi masalah. Kata dia, ada hal yang harus disatukan, terkait bagaimana kajian lingkungannya dan kapasitasnya apa bisa melakukan pembangunan itu. "Dasar dan metodenya kan nanti bisa disampaikan, kenapa jalan tol yang pendek ini harus ada rest area. Itu yang ingin diketahui oleh masyarakat," imbuhnya.

Dijelaskannya, pasubayan merupakan gabungan desa adat untuk menjaga gejolak masyarakat adat, agar situasi Bali aman di tengah aspirasi masyarakat menolak reklamasi. Jika sosialisasi tersebut tidak dilakukan, tentu akan menjadi suatu hal yang multi tafsir di masyarakat. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan spirit menjaga Bali tetap kondusif. "Jika benar-benar ingin menjaga Bali dari hal-hal yang tidak inginkan, tentu itu harus di manajemen,"ujarnya.

Dikatakan, sampai sejauh ini para anggota pasubayan belum mengambil langkah terkait rencana itu. Meski rencana pembangunan rest area itu sudah diketahuinya sejak lama, namun sampai sejauh ini, Swarsa mengaku belum pernah diajak berkomunikasi oleh pihak JBT. Untuk itu ia mendesak sosialisasi tersebut segera dilaksanakan.

“Sebagai penggagas rencana tersebut, pihak JBT wajib mengumpulkan pihak-pihak terkait dan menyampaikan rencana pembangunan itu. Ini harus jelas. Ada atau tidak pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan dan konservasi di sana. Kalau mau masyarakat menerima proyek tersebut, bilang saja pembangunannya tidak merusak lingkungan dan akan sesuai dengan aturan. Tapi kan bukan itu yang diminta, tapi sosialisasi," pungkasnya. Untuk itu, pihak JBT bakal membangun area pelayanan wisata (rest area) seluas 30.000 meter persegi (M2)

di sisi timur bagian tengah jalan tol, yang memungkinkan pengguna melihat pemandangan laut (sea view), hutan mangrove, serta kapal pesiar dan nelayan yang parkir di Pelabuhan Benoa, sebagai latar belakang selfie.  Direktur Utama JBT, Akhmad Tito Karim, mengaku masih menunggu izin dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk bisa memulai konstruksi rest area ini.

“Rencana konstruksinya sama seperti jalan tol, dibangun di atas laut dengan menggunakan pondasi tiang pancang. Sehingga tidak menimbun laut dengan tanah, dan tidak bermasalah dengan isu reklamasi yang jadi sorotan belakangan ini. Letaknya juga berhimpitan dengan jalan tol,” jelas Tito, beberapa waktu lalu. * cr64