Dewan Usul Kuota Internet Siswa Dianggarkan Lagi

Gung De menyebutkan, dalam masa Pandemi Covid-19 yang belum melandai, telah diberlakukan PPKM Darurat yang mengharuskan siswa kembali belajar dengan daring atau online seperti awal Pandemi Covid-19 Tahun 2020 sampai sekarang. "Saat itu pemerintah mengeluarkan  kebijakan untuk para siswa dalam bentuk bantuan kuota internet. Kami berharap dengan ditundanya PTM, karena kembali harus belajar secara daring maka kebijakan ini diberlakukan lagi. Supaya siswa yang belajar online bisa mengikuti proses belajar dengan baik," ujar Gung De.

Kata dia, belajar online saat ini tidak semua siswa mampu mengikuti. Terutama siswa yang memiliki tingkat ekonomi pas-pasan. "Dengan adanya bantuan kuota internet selama belajar online nanti, orangtua akan sangat terbantu. Terutama anak kurang mampu. Disdikpora Bali kita harapkan ada koordinasi terkait bantuan kuota internet ini," tegas politisi senior PDIP yang juga Bendesa Adat Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini.

Menurut Gung De, ditundanya PTM karena pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, harus didukung untuk mencegah penularan Covid-19 yang makin tinggi belakangan ini. "Ditundanya PTM ini salah satu mencegah klaster belajar mengajar di dunia pendidikan. Kami yakin pemerintah juga akan memberi solusi , kalau PTM ditunda," tegas Ketua Depercab DPC PDIP Denpasar ini.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali I Ketut Ngurah Boy Jaya Wibawa dikonfirmasi NusaBali, secara terpisah Rabu sore mengatakan Disdikpora Provinsi Bali menunggu petunjuk teknis terkait dengan penundaan PTM, yang mengharuskan siswa belajar secara daring lagi. "Nah, untuk fasilitasi kuota internet untuk siswa itu kebijakan pusat melalui bantuan stimulus untuk sektor pendidikan," ujar Ngurah Boy.

"Kami menunggu petunjuk teknis dari pusat. Dalam perkembangan kedepan program bantuan kuota internet ini pasti ada, seperti tahun sebelumnya , karena siswa belajar secara daring. Tunggu juknis," ujar Ngurah Boy. Ngurah Boy mengatakan penundaan PTM karena adanya PPKM Darurat otomatis juga menunda realisasi anggaran untuk pelaksanaan PTM. "Anggaran untuk PTM realisasinya kita tunda. Kan untuk PTM kemarin direncanakan menggunakan dana BOS (bantuan operasional sekolah). Jadi kita tunda realisasinya, nanti bisa diarahkan untuk pengadaan kegiatan lain," ujar birokrat asal Desa Kalianget, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ini.

Untuk PTM kata Ngurah Boy masing-masing sekolah menyiapkan anggaran antara Rp 25 juta sampai Rp 50 juta. Anggaran itu direncanakan untuk membeli peralatan Prokes. "Sekolah belum melakukan pengadaan kok. Karena PTM sudah ditunda," tegas mantan Sekretaris Inspektorat Pemprov Bali ini. *nat