Tiga Fraksi DPRD Badung Sampaikan Pemandangan Umum

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata bersama Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta, seluruh fraksi sepakat dan menerima dua ranperda tersebut.

Namun demikian, ketiga fraksi juga mengusulkan beberapa hal. Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Nyoman Graha Wicaksana memberi apresiasi atas prioritas anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan amanat undang-undang. Fraksi yang diketuai I Gusti Anom Gumanti itu juga memberikan saran agar Pemkab Badung dalam rangka merancang pendanaan lebih realistis dan penuh kehati-hatian.

“Kami sependapat dengan Pemkab Badung dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan penggalian sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satu di antaranya adalah yang bersumber dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (corporate social responsibility). Kami juga ingatkan kepada Pemkab Badung agar tetap memperhatikan juga anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah,” kata Graha Wicaksana.

Sedangkan Fraksi Golkar meminta pemerintah untuk melakukan usaha-usaha inovatif. Pada PU yang dibacakan langsung Ketua Fraksi I Gusti Ngurah Saskara tersebut, Fraksin Golkar menyarankan agar pemerintah memanfaatkan celah fiskal, sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat menjadi lebih besar. “Hal ini bisa dilakukan karena variabel kebutuhan fiskal mengalami peningkatan, sedangkan variabel kapasitas fiskal yang salah satu indikatornya PAD mengalami penurunan, sehingga celah fiskal menjadi positif,” kata Saskara.

Sementara Fraksi Badung Gede menyampaikan merealisasikan pendapatan sesuai target APBD sangat berat, terutama mewujudkan PAD yang signifikan dengan yang ditetapkan. Namun Fraksi Badung Gede tetap mendorong agar target yang ditetapkan dalam situasi pandemi Covid-19 tetap tercapai, terutama di bidang penagihan piutang kepada wajib pajak.

“Kami berharap pada pemerintah agar tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penambahan dana perimbangan, terutama dana perimbangan dari pusat berupa DAU dan DAK,” kata Made Retha saat membacakan PU Fraksi Badung Gede.

Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, dari ketiga fraksi semua memberikan kritik yang konstruktif. Pada pelaksanaan APBD sudah berjalan dengan baik terbukti dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Sudah melaksanakan mandatory sesuai undang-undang yakni pendidikan 20 persen pendidikan, 10 persen kesehatan dan lain-lainnya,” kata Sekretaris DPC PDIP Badung itu usai rapat.

Pada pelaksanaan pemerintahan ke depan diharapkan mampu menggali potensi di luar PHR dan mengoptimalkan pajak daerah serta mengoptimalkan penagihan piutang pajak, sehingga RPJMD yang melanjutkan kebahagiaan untuk masyarakat Badung ini akan dapat tercapai. *ind