Bupati Giri Prasta Apresiasi Fraksi-Fraksi DPRD Badung

Dan secara prinsip telah menerima serta menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 serta ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 untuk ditetapkan menjadi perda Badung.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Giri Prasta saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap dua buah ranperda itu dilaksanakan di Ruang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Jumat (9/7).

Selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, rapat-rapat digelar secara daring. Begitupun Rapat Paripurna DPRD Badung yang kemarin berlangsung secara virtual. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta. Rapat Paripurna diikuti anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa beserta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung.

Ada tiga fraksi yang memberikan pemandangan umum kemarin yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Badung Gede (Gerindra-Demokrat) dan Fraksi Golkar. “Kami mengapresiasi dan terima kasih setulus-tulusnya kepada DPRD Badung khususnya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede, telah melaksanakan tugas konstitusinya,” jelas Bupati Giri Prasta.

Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang itu menjelaskan, berkaitan dengan penyampaian Fraksi Badung Gede yang menginginkan pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan Badung dari bantuan pemerintah pusat, disampaikan bahwa jenis bantuan pemerintah pusat yang dapat diberikan kepada provinsi, kabupaten/kota termasuk di desa, yaitu dana bagi hasil, selanjutnya ada DAU, DAK fisik dan non fisik, DID, dana desa, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. “Sudah barang tentu akan ditindaklanjuti dan semua OPD sudah berproses, bagaimana kita dapat memenuhi kewajiban daripada OPD dalam urusan masyarakat di Badung. Saya kira itu sangat bagus sekali, untuk masukan sangat luar biasa,” jelas Bupati Giri Prasta.

Pada bagian lain disebutkan, mengenai dana DAU dari pusat, sebelum pandemi celah fiskal Badung negatif. Bupati Giri Prasta menyebut, Badung sudah memohon kepada pemerintah pusat untuk melihat realisasi anggaran 2020 dan 2021. Mudah-mudahan masalah DAU sesuai regulasi semestinya, yakni tanggungjawab pusat untuk memberikan pendapatan gaji kepada pegawai khususnya PNS.

“Karena kami di Kabupaten Badung sebetulnya membutuhkan Rp 717 miliar untuk gaji PNS, namun diberikan sekitar Rp 300 miliar. Mudah-mudahan dengan adanya celah fiskal positif ini kita bisa mendapatkan tambahan itu. Kami sudah sampaikan secara riil, astungkara ke depan kita segera pulih. Meskipun nanti kita tidak mendapatkan kita tidak masalah, yang penting kita bisa memulihkan ekonomi di wilayah Badung,” imbuh bupati dua periode itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, mengatakan dari rapat paripurna tersebut, tiga fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya semua memberikan kritik-kritik yang konstruktif. Dikatakan, dalam pelaksanaan APBD sudah berjalan dengan baik dengan bukti diraihnya opini WTP. Artinya pemerintah telah melaksanakan mandatorinya sebagai pemerintah daerah yang diamanatkan oleh undang-undang.

Seperti anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan kebutuhan dasar lainnya. Kemudian dalam pelaksanaan pemerintahan ke depan dalam RPJMD Semesta Berencana dan APBD diharapkan pemerintah terus menggali potensi pendapatan daerah diluar PHR. Kemudian mengoptimalkan pajak-pajak daerah dan mengoptimalkan penagihan piutang pajak, sehingga RPJMD yang melanjutkan kebahagiaan untuk masyarakat Badung ini akan dapat tercapai.

“Ini adalah PR besar yang harus dijabarkan oleh pemerintah. Tapi saya percaya berkat kerja keras bersama, bupati dan DPRD akan tetap mencarikan formulasi yang tepat bagaimana caranya di masa Covid-19 ini ekonomi akan tetap berjalan baik,” kata Parwata. *ind