Suambara Pimpin Badan Penelitian dan Pengembangan

MANGUPURA, NusaBali
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta akhirnya merombak dan mengukuhkan struktur organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (30/12) sekitar pukul 11.00 Wita, di gedung DPRD Badung, di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi. Paling menarik posisi baru Wayan Suambara yang digadang-gadang calon kuat sekretaris kabupaten, kini menjabat sebagai kepala Badan Penelitian dan Pengambangan. Padahal sebelumnya yang bersangkutan berposisi sebagai pejabat penting yakni kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan dan Penelitian (Bappeda Litbang). Bappeda dan Litbang saat ini sudah terpisah.

Ada sebanyak 893 pejabat struktural yang dikukuhkan, dilantik, dan diambil sumpah jabatan kemarin. Meliputi eselon IIa setingkat Sekkab 1 orang, IIb setingkat kepala dinas (kadis)/kepala badan 37 orang, IIIa setingkat sekretaris dinas/camat 55 orang, eselon IIIb setingkat kepala bidang (kabid), sekcam 116 orang, dan eselon IVa setingkat kepala seksi (kasi) di dinas/kasubag 525 orang, eselon IVb setingkat kasi di kelurahan/kasi camat 138 orang, dan Va pejabat setingkat tata usaha (TU) sekolah 21 orang.

Kendati sebagian besar tak tergeser dari posisinya, namun beberapa pejabat eselon IIb atau setingkat kepala dinas/kepala badan kena rotasi. Di antaranya Ni Putu Dessy Dharmayanti yang saat ini menjabat sebagai kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, padahal sebelumnya srikandi asal Denpasar tersebut menempati posisi strategis sebagai kepala Dinas Cipta Karya (DCK).

Pejabal eselon IIb lainnya yang pindah adalah Ketut Sudarsana dari posisi sebagai kepala Badan Lingkungan Hidup menjadi kepala Dinas Sosial. Saat ini Lingkungan Hidup menjadi satu dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dimana dinas baru tersebut kini dinakhodai Putu Eka Merthawan, yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya menegaskan, pengukuhan sekaligus pengisian jabatan struktural dalam rangka dinamisasi organisasi seiring dengan adanya OPD baru sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 serta Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“Melalui pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah pada hai ini, diharapkan pelaksanaan fungsi-sungsi pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan, sehingga terwujud Badung yang aman, maju, dan sejahtera,” ujarnya di hadapan sekitar 893 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Badung.

Terkait pergantian jabatan dalam struktur OPD baru, bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, itu menegaskan didasari pertimbangan berdasarkan kompetensi, pengabdian, dan komitmen serta loyalitas terhadap tugas tanggung jawab pada pemerintah. Tak hanya itu, telah dilakukan pula proses penilaian dan seleksi secara ketat oleh tim Baperjakat dan Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Badung.

Karena telah melalui seleksi, maka Bupati Giri Prasta mengharapkan seluruh pejabat tidak bereuforia. Tetapi segera menyusun program kerja. “Baperjakat akan melakukan evaluasi terhadap tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada saudara,” tegasnya. Bupati berharap agar dengan adanya perubahan OPD tidak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan APBD 2017.

Dikatakannya, bilamana dalam pengangkatan pejabat untuk mengisi suatu jabatan tidak sesuai dengan keinginan, pihaknya mempersilakan untuk melakukan tuntutan. “Kami open (terbuka). Kalau ada yang tidak terima atau ketidaktepatan atas regulasi itu, ada hak bapak-ibu sekalian untuk mengajukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” tegasnya.

Namun demikian, pejabat yang sudah dipilih agar bisa bekerja dengan baik. Jika dalam jabatan yang diemban tak mampu bekerja dengan baik, maka bukan tidak mungkin pejabat tersebut dimutasi. “Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan,” tandas mantan ketua DPRD Badung dua periode tersebut.

Untuk urusan pengisian posisi SKPD yang masih lowong, Bupati Giri Prasta menegaskan akan dilakukan seleksi dengan melibatkan panitia seleksi (pansel). “Yang jelas kami sudah siapkan pansel. Ada dua, yakni pansel untuk pengisian sekda (sekrataris daerah) dan pansel untuk pengisian beberapa dinas,” imbuhnya.

Sayangnya bupati masih belum mau berkomentar terkait pergantian posisi sekda/sekkab untuk menggantikan Sekkab Badung Kompyang R Swandika. Tapi memang santer terdengar dua birokrat, yakni, Wayan Adi Arnawa dan Wayan Suambara yang berebut kursi strategis sebagai sekkab.

Dalam acara pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah jabatan kemarin, beberapa posisi seperti Kabag Humas Pemkab Badung digantikan oleh Nyoman Sujendra yang sebelumnya Sekretaris Camat Kuta Selatan. Sementara kabag humas terdahulu yakni AA Gede Raka Yuda dipindah menjadi Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Termasuk posisi Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Dewa Joni Astabrata juga digeser menjadi Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (Selengkapnya lihat tabel).

Untuk diketahui acara kemarin dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan dua wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta.

Sementara Kepala BKD Badung Gede Wijaya tak banyak memberikan komentar. Namun demikian, dia menegaskan bahwa pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah jabatan telah sesuai dengan pertimbangan Baperjakat Kabupaten Badung Nomor : X.821.22/4922/BKD Diklat tertanggal 12 Desember 2016.

“Totalnya ada 893 pejabat mulai dari eselon IIa hingga Vb yang dikukuhkan, dilantik, dan diambil sumpah pada hari ini (Jumat kemarin),” tuturnya.

Bagaimana dengan posisi kepala dinas/kepala badan yang masih lowong? “Untuk itu nanti tergantung pimpinan yang menentukan. Yang jelas ada enam yang lowong termasuk posisi asisten III (Administrasi Umum), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,” katanya.

Berarti masih diisi pelaksana tugas (Plt) yang serumpun? “Idelanya memang seperti itu. Tapi pimpinan nanti yang menentukan,” tandas Wijaya, pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara, tersebut. * asa