Dewi Didorong Urus Sertifikat CHSE

Tujuannya mengantisipasi tren pariwisata ‘pasca’ pandemi Covid-19. Hal tersebut terungkap dalam webinar CHSE Desa Wisata yang digelar Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkom Dewi) Bali, Sabtu (10/7).

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Bali Cok Ace mengawali dengan kilas balik siklus 50-100 tahunan tren perubahan pariwisata Bali yang menurutnya

merupakan siklus 50-100 tahunan sejak diperkenalkannya pariwisata Bali pada 1908.  “Setiap siklus menghadapi tantangan dan trend yang berbeda-beda,” kata Cok Ace. Terkait hal itu Cok Ace mengingatkan perubahan perlu dicermati dan apa strategi yang diperlukan agar pariwisata Bali tidak tertinggal.

Cok Ace juga mengingatkan sejumlah hal terkait pariwisata. Pertama pariwisata budaya harus mengandung dua hahekat. Pariwisata tidak boleh mendegradasi, tidak boleh merusak, apalagi mematikan budaya Bali. Kedua tidak boleh mendegradasi, mengeliminasi, mengintimidasi rakyat Bali Ketiga tidak boleh menghancurkan alam Bali. Pariwisata harus memberi manfaat kesejahteraan.  “Ini yang harus kita pegang dari 1920 sampai dengan 2020-an sekarang ini,” tegasnya. Berkait dengan perubahan- perubahan trend pariwisata, Cok Ace mengatakan untuk saat ini tidak lagi cukup berbasis kualifikasi.Namun juga harus berdasarkan sertifikasi.

Sehubungan dengan itulah, Cok Ace meminta kepada desa wisata memanfaatkan kesempatan sertifikasi dari Kemenparkeraf yang tahun 2021 ini menargetkan 1200 sertifikasi.

Saat ini baru satu desa wisata saja yakni Desa Pengelipuran (Bangli) yang telah memanfaatkan sertifikasi. Dia meminta desa wisata yang lain segera menyusul.

“Walau secara kualifikasi kita di atas angin, tetapi secara pengakuan berupa selembar kertas belum kita miliki,” ucapnya.

Sedang Kepala Dinas Pariwisata I Putu Astawa, mengatakan pandemi Covid-19 telah merusak ekonomi Bali sehingga mengalami kontraksi. Wisatawan atau orang akan sulit mau datang, kalau tidak tidak memiliki trust.

”Karena itu kepercayaan atau trust itu penting,” kata pejabat dari Desa Peliatan, Ubud Gianyar ini. Terkait membangun trust sudah banyak program yang dilakukan Pemerintah Bali melalui Dinas Pariwisata. Termasuk mendorong agar desa wisata menerapkan CHSE. Karena CHSE tidak saja di hotel, namun juga di DTW.

“Percuma di hotel menerapan Prokes, kalau DTW tidak,” kata Astawa. Webinar juga menghadirkan enam pembicara lain yaitu Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho, Ketua BTB/GIPI Bali IB Agung Partha Adnyana, Kadis Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa, Ketua Pusat Unggulan Pariwisata UNUD Anak Agung Suryawan Wiranatha, Tim Sertifikasi CHSE IB Purwa Sidemen dan Asesor CHSE Dian Indrawati. *K17.