Kariyasa Adnyana Sebut Vaksin Berbayar Tak Masalah

Vaksinasi berbayar untuk kalangan perusahaan menurut Kariyasa Adnyana tidak masalah, karena justru akan mempercepat membantu pemerintah dalam mewujudkan capaian herd immunity (kekebalan komunal) secara nasional.

Kariyasa Adnyana di Denpasar, Selasa (13/7) siang mengatakan vaksin berbayar tidak perlu dipersoalkan, karena perusahaan swasta juga ingin bisa mempercepat terciptanya kekebalan komunal di lingkungan perusahaan dan lingkungan pekerja. "Saya yakin pengusaha juga ingin karyawannya bisa cepat mendapatkan vaksinasi, sehingga tercipta herd immunity di lingkungan tempat kerja, sehingga mendukung operasional perusahaan. Jadi antara berbayar atau tidak bukanlah persoalan dan tak perlu dipertentangkan," ujar Anggota Fraksi PDIP DPR RI asal Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini.

Kata Kariyasa Adnyana, vaksinasi dengan berbayar juga akan mempercepat fokus pemerintah dalam mencapai target vaksinasi nasional, mencakup 70 persen lebih penduduk nasional. "Target pemerintah kan secara nasional tuntas vaksinasinya pada Februari 2022 mendatang. Dukungan pihak swasta juga sangat penting," ujar pria yang juga Anggota Baleg DPR RI ini.

Selain itu, vaksinasi berbayar juga diyakini banyak diminati oleh masyarakat yang taraf ekonominya mencukupi.

"Okelah, yang memang tidak mampu harus diberikan gratis vaksinasinya. Tetapi banyak juga masyarakat kita yang berkecukupan ingin dapat layanan kesehatan yang maksimal, vaksin yang berkualitas, tidak antre panas-panasan, walaupun dengan mengikuti vaksinasi berbayar, itu mereka tetap dikejar kok," beber Kariyasa Adnyana.

Selain itu dikatakan Kariyasa Adnyana, vaksin berbayar ini bisa menjadi pola subsidi silang antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu. "Mereka yang mampu secara ekonomi tidak masalah. Justru seperti saya katakan tadi mereka yang vaksinasi berbayar dan mampu secara ekonomi berbagi dengan yang tidak mampu (subsidi silang). Jatah vaksin gratis untuk yang kurang mampu lebih banyak jadinya. Beban pemerintah lebih ringan juga, guna mewujudkan vaksinasi nasional," ujar mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali ini.

Sekarang ini, yang perlu dilakukan menurut Kariyasa Adnyana adalah mengontrol tarif vaksin berbayar. Supaya harganya tidak dipermainkan. "Kami di Komisi IX DPRI RI akan mengawasi dan mengontrol tarif vaksin, jika vaksinasi berbayar diberlakukan pemerintah. Jangan ada yang main-main memanfaatkan situasi ‘darurat’ ini," ujar Kariyasa Adnyana.

Pihaknya mendesak pemerintah pusat sekarang fokus memenuhi jumlah ketersediaan vaksin. Sehingga capaian vaksinasi bisa terwujud dengan cepat. Karena saat ini suntikan vaksinasi tahap I untuk nasional baru mencapai 36.452.453 orang (17,4%) dari sasaran vaksinasi yang mencapai 208.265.720 penduduk nasional.

Sementara capaian vaksinasi tahap II baru mencapai 15.074.443 (7,2%) dari sasaran vaksinasi penduduk nasional. Sementara kumulatif vaksin I dan II mencapai 51.526.986 orang. "Fokus pemerintah sekarang ya memastikan ketersediaan vaksin," tegas Kariyasa Adnyana.

Dalam kesempatan tersebut, Kariyasa juga menyampaikan agar Menkes pastikan memiliki stok vaksin. Bila stok dapat dipenuhi, Indonesia bisa seperti Amerika Serikat, Rusia, Maladewa dan Uni Emirat Arab yang melakukan program vaksin pariwisata. "Dan ini bisa diterapkan di Dapil saya, tetapi stok vaksin harus dipenuhi dahulu," papar pria yang juga menjadi Anggota Baleg DPR RI ini. *nat, k22