16 Ribu Penerima Bantuan Iuran JKN ‘Tercecer’
Sebanyak 16.784 warga miskin Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PPBI-JKN) belum tervalidasi alias tercecer.
BANGLI, NusaBali
Salah penyebabnya, data kependudukan yang dilaporkan dari desa ke Dinas Sosial seret. Akibatnya, warga miskin yang belum tervalidasi sebagai penerima JKN, tidak bisa menikmati fasilitas layanan kesehatan tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli I Nengah Sukarta menyatakan, Bangli tahun 2017 mendapat kuota JKN sebanyak 38.465 orang. Dari besaran kuota tersebut, baru terverifikasi 21.681 orang. Sehingga masih harus diverifikasi untuk validasi lagi sebanyak 16.784 agar bisa memenuhi kuota pusat. “Masih cukup banyak,” kata Sukarta, didampingi Sekretaris Dinas Sosial Wayan Sudiarta dan Kasubag Umum Pemkab Bangli Neneng Setiawati, Rabu (4/1).
Sebelumnya, lanjut Sukarta, sosialisasi validasi data warga miskin terkait JKN sudah disampaikan desa-desa sejak Agustus 2016 lalu. Hal itu menyusul pengintegrasian Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke JKN. Sosialisasi dilakukan karena tidak semua pemegang kartu JKBM mendapat fasilitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat Kartu Indonesia Sehat (KIS). JKN hanya diperuntukkan bagi penduduk yang benar-benar miskin. Sedang JKBM berlaku untuk semua penduduk ber-KTP Bali. Karena itulah dilakukan validasi dan verifikasi data penduduk yang berhak menerima JKN.
Namun hingga tutup tahun 2016, tercatat 16 desa yang belum masuk validasi data penduduk (KK) miskin ke Dinas Sosial Bangli. “Padahal disosialisasikan cukup lama,” jelas Sukarta. Ke–16 desa tersebar di dua kecamatan yakni Kecamatan Susut dan Kecamatan Kintamani. Dua kecamatan lain, yakni Bangli dan Tembuku sudah klop.
Sejauh ini belum ada petunjuk batas akhir validasi maupun data penduduk miskin penerima PPBI-JKN. Namun pihaknya berharap, data penduduk miskin penerima JKN bisa masuk secepatnya, sehingga proses validasi bisa dilakukan dengan cepat pula. Dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa diterbitkan. “Warga bisa datang langsung (ke Dinas Sosial) atau secara kolektif oleh pihak desa, perbekel maupun kepala dusun,” jelas Sukarta.
Untuk bantuan iuran PPBI-JKN, Bangli lewat APBD mengalokaskan Rp 1,3 miliar. Sedang bantuan dari Pemprov Bali sebesar Rp 9,30 miliar. Total bantuan iuran untuk PPBI-JKN sebesar Rp 10,16 miliar lebih. Sedang jumlah keseluruhan penduduk Bangli 261.635 jiwa. * k17
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli I Nengah Sukarta menyatakan, Bangli tahun 2017 mendapat kuota JKN sebanyak 38.465 orang. Dari besaran kuota tersebut, baru terverifikasi 21.681 orang. Sehingga masih harus diverifikasi untuk validasi lagi sebanyak 16.784 agar bisa memenuhi kuota pusat. “Masih cukup banyak,” kata Sukarta, didampingi Sekretaris Dinas Sosial Wayan Sudiarta dan Kasubag Umum Pemkab Bangli Neneng Setiawati, Rabu (4/1).
Sebelumnya, lanjut Sukarta, sosialisasi validasi data warga miskin terkait JKN sudah disampaikan desa-desa sejak Agustus 2016 lalu. Hal itu menyusul pengintegrasian Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke JKN. Sosialisasi dilakukan karena tidak semua pemegang kartu JKBM mendapat fasilitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat Kartu Indonesia Sehat (KIS). JKN hanya diperuntukkan bagi penduduk yang benar-benar miskin. Sedang JKBM berlaku untuk semua penduduk ber-KTP Bali. Karena itulah dilakukan validasi dan verifikasi data penduduk yang berhak menerima JKN.
Namun hingga tutup tahun 2016, tercatat 16 desa yang belum masuk validasi data penduduk (KK) miskin ke Dinas Sosial Bangli. “Padahal disosialisasikan cukup lama,” jelas Sukarta. Ke–16 desa tersebar di dua kecamatan yakni Kecamatan Susut dan Kecamatan Kintamani. Dua kecamatan lain, yakni Bangli dan Tembuku sudah klop.
Sejauh ini belum ada petunjuk batas akhir validasi maupun data penduduk miskin penerima PPBI-JKN. Namun pihaknya berharap, data penduduk miskin penerima JKN bisa masuk secepatnya, sehingga proses validasi bisa dilakukan dengan cepat pula. Dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa diterbitkan. “Warga bisa datang langsung (ke Dinas Sosial) atau secara kolektif oleh pihak desa, perbekel maupun kepala dusun,” jelas Sukarta.
Untuk bantuan iuran PPBI-JKN, Bangli lewat APBD mengalokaskan Rp 1,3 miliar. Sedang bantuan dari Pemprov Bali sebesar Rp 9,30 miliar. Total bantuan iuran untuk PPBI-JKN sebesar Rp 10,16 miliar lebih. Sedang jumlah keseluruhan penduduk Bangli 261.635 jiwa. * k17
Komentar