Tag: RAPBD

Insiden kecil mewarnai sidang paripurna dewan yang baru pertama kali digelar di gedung Praja Bhakti areal Kantor Camat Kediri, Tabanan, Selasa (15/8).

“Bukan karena apa, karena kepentingan masyarakat harus segera terealisasi. Kita ingin program untuk rakyat itu tidak tersendat” (Ketua Pansus I Ketut Kariyasa Adnyana)

DPRD Bangli meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang berdampak tidak cairnya dana alokasi khusus (DAK) untuk Bangli sebesar Rp 49 miliar pada 2016 diberi sanksi.

Sumber PAD bisa digenjot dari pajak dan retribusi daerah, Pajak Hotel dan Restoran (PHR), hingga pembangunan toko modern berjejaring yang belakangan semakin marak.

“Dilihat dari jumlah penduduk Badung dan rasio jumlah pasien kita anggarakan segitu (Rp 8 miliar) dalam setahun dirasa sudah cukup. Namun kami masih melakukan kualifikasi dulu berapa besar yang nantinya bisa diterima oleh penunggu pasien ini” (Kepala Bappeda Litbang, I Wayan Suambara)

Dana hibah yang terealisasi baru 286 proposal atau sekitar Rp 26 miliar lebih. Sedangkan sisanya 576 proposal, atau sekitar Rp 43 miliar lebih masih ngadat.

Kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp 90 miliar juga dicoret. Pembatalan TPP dan kenaikan tunjangan perumahan dewan dilakukan setelah dewan dan TAPD rapat terbatas.

Dewa Bangli tidak mau menunda-menunda waktu lagi dalam melakukan pembahasan Ranperda APBD Tahun 2016. Terbukti, begitu usai menetapkan dua Ranperda, pihak DPRD Bangli bersama eksekutif langsung menggeber Ranparda APBD Tahun 2016, Senin (23/11).

Duet kepemimpinan Bupati Jembrana I Putu Artha dengan Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan meracik sejumlah penataan lokasi wisata dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2016. 

Munculnya dana Rp 88,34 miliar sebagai usulan tambahan di RAPBD 2016 bakal dikawal DPRD Bali saat verifikasi di Mendagri. Yang tidak memenuhi payung hukum bisa dicoret. 

Kini masalah waktu, jika Perpres kami tunggu, khawatir pembahasan R-APBD 2016, terhambat. ipurna teragendakan, Jumat (13/11). Makanya mari kita sama-sama menggolkan tuntasnya pembahasan itu,' (Bappeda Karangasem)

Secara umum, postur RAPBD Induk 2016 Provinsi Bali yang diajukan Gubernur Bali sebesar Rp 5,145 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp 536 miliar atau 11,65 persen. 

Gaji terancam tak bisa terbayar jika terjadi keterlambatan membahas R-APBD 2016. Jika sampai terjadi, dilakukan penyelidikan pihak mana sebagai penyebabnya.

Dalam rapat ada sejumlah SKPD tidak mengakomodir aspirasi anggota dewan. Hal itu membuat mereka tersinggung dan rapat ditutup begitu saja.