Tag: APBD Klungkung

Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung menggelar rapat gabungan untuk pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2019 di gedung DPRD Klungkung, Selasa (24/9).

Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) Klungkung hingga saat ini belum beroperasi.

Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung menggelar Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Klungkung tahun anggaran 2018.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranpderda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Klungkung 2019, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Fraksi DPRD Klungkung, dalam sidang paripurna di gedung DPRD Klungkung, Selasa (13/11).

Pemanfaatan dana desa dari dana APBN diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan indeks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemkab dan DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna tentang Pidato Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Kabupaten Klungkung terkait APBD 2019.

Setelah melalui pemabahasan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Klungkung Tahun 2018, ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Klungkung, Jumat (28/9) pagi.

DPRD Klungkung mengeluarkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klungkung Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018, dalam rapat di gedung DPRD Klungkung, Rabu (12/9).

Pemkab dan DPRD Klungkung menggelar rapat Raripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019.

Penambahan anggaran docking ini lewat APBD Perubahan 2018 sangat sulit karena keterbatasan anggaran.

Pemkab Klungkung bersama DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Klungkung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.