Tag: UMK

Gaji Kabag PDAM dengan masa kerja 27 tahun hanya Rp 3.336.300.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra, menginginkan adanya perhatian kepada pegawai Pemkot Denpasar terkait peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sudah diajukan ke Gubernur Bali dengan besaran Rp 2,7 juta di tahun 2020 mendatang.

Pemkot Denpasar sudah merancang dan mengajukan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Denpasar tahun 2020 ke Gubernur Bali.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tabanan tahun 2020 menjadi Rp 2.625.216.

Dari besaran Rp 2,7 juta, kini besaran UMK di Kabupaten Badung disepakati oleh Dewan Pengupahan menjadi Rp 2,9 juta.

Perusahaan Menahan Ijazah Pekerja Dibidik

Satu Perusahaan Tambak Belum Terapkan UMK

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMK) tahun ini sedang menggenjot ratusan koperasi yang masih aktif untuk mengurus Nomor Induk Koperasi (NIK).

Kenaikan Upah Timpang, Uang Bensin Dipangkas

Ratusan pelaku usaha di Kabupaten Badung diundang oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, Senin (10/12), dalam rangka sosialisasi upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster melalui Pergub Bali Nomor 91 Tahun 2018.

UMK Denpasar dari Rp 2.363.000 jadi Rp 2.553.000

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Klungkung 2018 naik dari Rp 2,1 juta menjadi Rp 2,3 juta.

Hasil survei Disnaker Karangasem terhadap 50 perusahaan di tahun 2018, 31 perusahaan telah melaksanakan UMK.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jembrana 2019 telah ditetapkan Rp 2.356.559.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Jembrana mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2019 sebesar Rp 2.356.559.

Kota Denpasar mulai mengajukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 ke Pemerintah Provinsi Bali.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tabanan tahun 2019 diproyeksi naik menjadi Rp 2.419.331.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung untuk 2019 naik sebesar 8,3 persen.

Tidak memberlakukan UMK, pengusaha bisa dipidana paling sedikit 1 bulan dan paling lama 4 bulan dengan denda Rp 10 juta hingga Rp 400 juta.