Tag: Anggaran

Versi Komisi I DPRD Bali, Pilgub 2013 dianggarkan sebesar Rp 133 miliar, namun cuma habis Rp 98 miliar

Anggaran paskibraka sebesar Rp 540 juta dan porsenijar sebesar Rp 1,3 miliar setiap tahun dirasa kurang, yang berdampak pada kwalitas peserta.

Dengan seretnya KONI Bali mengeluarkan dana, pimpinan cabor termasuk Perpani Bali sering merogoh kocek atau norok dari uang kantong pribadi

Semua anggaran itu habis dalam waktu lebih cepat, karena beban kerja yang terlalu besar dalam jangka waktu sebulan terakhir.

Perekonomian daerah bakal bergairah karena RAPBN 2018 mengalokasikan dana Rp 761,1 triliun untuk daerah. 

Pemkab Bangli melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdipora) menyiapkan anggaran untuk menangani siswa drop out (DO). 

Anggota Fraksi Demokrat Sejahtera DPRD Jembrana mendesak eksekutif meningkatkan anggaran sektor pertanian, karena merupakan program prioritas pemerintah pusat.

Usulan pasang anggaran perjalanan dinas ke luar negeri tak bisa diakomodir karena tahun lalu tak bisa direalisasikan akibat aturan yang ketat.

Pernyataan Gubernur Bali Made Mangku Pastika tentang efisiensi anggaran dengan memangkas perjalanan pejabat ke luar negeri, tidak linier pelaksanaannya di lapangan.

Disdikpora Kabupaten Bangli memasang plafon anggaran Rp 18 miliar – Rp 19 miliar. untuk 5 SMA dan 10 SMK negeri. Kini dokumen pengajuan tersebut ditarik.

DED dan FS jalan lingkar barat di Kuta Selatan sudah rampung. Anggaran diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.

Di saat Pemkab Karangasem kelimpungan karena pemerintah pusat membatalkan pencairan dana alokasi umum (DAU) Rp 53 miliar, Disdikpora Karangasem justru kelebihan anggaran dana alokasi khusus (DAK) Rp 16,2 miliar.

Anggaran dana untuk pengelolaan SMA/SMK di Denpasar pun tak sedikit, yakni mencapai Rp 11 miliar.

Anggaran akan membengkak pada biaya listrik mesin pompa.

KPU Bali merancang anggaran Pilkada Gubernur Bali 2018 sebesar Rp 270 miliar. 

“Kita di Bali juga mengalami hal yang sama. Banyak program tidak jalan karena pejabat kita takut menggunakan anggaran. Ngeri, siapa berani masuk penjara, dengan aturan yang kadang berubah-ubah”

Secara umum, postur RAPBD Induk 2016 Provinsi Bali yang diajukan Gubernur Bali sebesar Rp 5,145 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp 536 miliar atau 11,65 persen. 

Versi Fraksi PDIP, penyertaan modal di PT Jamkrida harus dibuatkan Perda dulu sebagai payung hukum.

Untuk menjadikan RS Bali Mandara bersistem modern, dibutuhkan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan hingga Rp400 miliar.

Pada KUA-PPAS yang dibahas dengan dewan, belanja dirancang Rp 3,5 triliun lebih, namun dalam RAPBD 2016 ada tambahan Rp 37 miliar.