Tag: DPRD Bali

Hadirnya proyek pengembangan rumah murah merangsek Bali hingga mengikis lahan pertanian produktif, membuat gerah wakil rakyat di DPRD Bali.

Di DPRD Bali dipastikan tidak ada yang akan maju Pilkada 2020, karena malas meninggalkan kursi DPRD Bali.

Rencana Gubernur Wayan Koster membangun 6 SMA/SMK Negeri untuk atasi carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021, disambut gembira Komisi IV DPRD Bali (yang membidangi pendidikan).

Setiap sekolah yang dibangun nanti mampu menampung 648 siswa, sehingga total akan tersedia 3.888 kursi

Fasilitas di Kantor DPRD Bali dilakukan penataan besar-besaran untuk membumikan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.

Pembahasan Tata Tertib DPRD Bali 2019-2024 akhirnya tuntas.

Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta DPRD Bali periode 2019-2024 bersama-sama selesaikan persoalan di Pemprov Bali.

Massa menyampaikan tujuh poin tuntutan dan minta Ketua sementara DPRD Bali, Adi Wiryatama, menandatangani di atas materai.

Terdakwa I Wayan Juli Adnyana diketahui merupakan caleg DPRD Bali Dapil III Tabanan dari Partai Demokrat nomor urut 1. Namun dalam Pileg beberapa bulan lalu dirinya tidak lolos.

Selama 15 tahun DPD RI berdiri, anggota DPD RI dapil Bali pernah menempati posisi prestisius sebagai pimpinan Komite melalui I Kadek Arimbawa atau Lolak.

Ratusan mahasiswa turun ke jalan mengecam revisi UU KPK, RUKUHP, mengkritisi soal Papua hingga kebakaran hutan dan lahan. 

Berbeda dengan elemen yang sebelumnya mengecam pelemahan KPK lewat UU KPK yang baru, kali ini puluhan massa menyatakan UU KPK yang baru justru menguatkan KPK.

Pengesahan pimpinan definitif DPRD Bali periode 2019–2024 terancam molor, karena pengajuan surat ke pusat ‘nyangkut’ di Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sidang BK bagi anggota dewan yang mangkir 4 kali dalam sidang paripurna secara berturut-turut ini adalah jalan tengah dari usulan yang muncul.

Gagal menduduki kembali jabatan Ketua Komisi I DPRD Bali 2019-2024, I Ketut Tama Tenaya akhirnya mendapatkan hadiah ‘hiburan’.

Tim ahli ‘rasa dewan’ yang sempat disodok DPRD Bali tetap menjadi pembahasan menarik lagi di dalam rapat penyusunan tata tertib (tatib) DPRD Bali periode 2019-2024, di Gedung DPRD Bali, Senin (16/9) siang

Tim ahli ‘rasa Dewan’ yang selama ini disoroti sebagai gerombolan tak berfungsi di DPRD Bali, mulai menunjukkan sikap responsif dengan rajin mengikuti kegiatan legislatif.

Rencana revisi UU KPK oleh DPR RI mendapatkan respon Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMMBAK). Mereka melakukan long march mendatangi kantor DPRD Bali.

Tim ahli DPRD Bali yang selama ini dituding sebagai gerombolan dengan fungsi yang tidak jelas, akan dibatasi ruang gerak dan kewenangannya.

Kehadiran dewan dalam tugas menjadi pembahasan alot dan diupayakan tidak menjerat anggota dewan sendiri.