Tag: DPRD Bali

Kisruh dugaan kecurangan dalam rekrutmen pegawai RS Bali Mandara terus bergulir.

Pilkada Gianyar, Juni 2018, atau sekitar 13 bulan lagi. Kalangan warga dan para tokoh politik di bumi seni ini mulai mengembuskan nama-nama figur yang punya potensi elektabilitas relatif tinggi di masyarakat.

Rekomendasi DPRD Bali supaya panitia seleksi (Pansel) hentikan sementara proses rekrutmen pegawai RS Bali Mandara, sambil menunggu keputusan Komisi I Dewan, bak macan kertas.

DPW NasDem Bali instruksikan kadernya yang duduk di Fraksi Gabungan Panca Bayu DPRD Bali untuk mengawal pengusutan dugaan kecurangan rekrutmen pegawai RS Bali Mandara yang tengah dilakukan Komisi I Dewan.

Ada pelamar mengaku ranking 2 dalam CAT, namun hanya diwa-wancarai untuk perkenalkan diri dan akhirnya tidak lolos

Hakim Ketua, I Made Pasek merupakan hakim senior yang beberapa kali dipercaya menangani perkara besar.

Perhimpungan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pengurus Cabang (BPC) Bangli siap berkolaborasi dengan Pemkab Bangli untuk kemajuan dunia kepariwisataan setempat.

DPRD Bali mulai menunjukkan gelagat tidak kompak dalam upaya mengungkap dugaan kecurangan rekrutmen pegaweai kontrak di RS Bali Mandara.

Jabatan Ketua Fraksi Golkar DPRD Golkar yang semula dipegang I Gede Suparmen, sudah berpindah ke tangan Nyoman Gede Wandira Adi bersamaan dengan rolling Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sepekan lalu.

Internal Dewan usul agar DPRD Bali bentuk Pansus terkait dugaan kecurangan rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara

Dewan juga menyoroti masalah kemacetan di Bali supaya segera mendapat solusi, sebab kemacetan tidak lagi di ruas jalan protokol, namun sudah sampai menembus ke desa-desa.

DPRD Bali buka Posko Pengaduan selama sepekan terkait dugaan kecurangan rekrutmen pegawai RS Bali Mandara

Ada pelamar bercuap lewat Medsos, ngaku duduki ranking 2 dalam tes, namun gugur saat sesi wawancara

Jelang Karya di Pura Penataran Agung Catur Parahyangan Ratu Pasek

Penyaluran Pajak Hotel dan Restauran (PHR) oleh Pemkab Badung secara langsung kepada 6 kabupaten penerima, kecuali Gianyar, tidak bisa dilaksanakan Juni 2017 nanti.

Indonesia selain memiliki kekayaan alam juga kaya dengan kebudayaan.

“Kami sangat mendukung ada aturan uang jaminan bagi pemegang izin penambangan. Dana jaminan ini bisa digunakan memulihkan kerusakan lingkungan. Hal ini harus diatur oleh pemerintah” (Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Nengah Tamba)

Komisi II DPRD Bali datangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (23/3), untuk konsultasikan perjuangan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 288 miliar, menyusul beban pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

Surat permohonan dari korban agar anggota Fraksi Gerindra DPRD Bali, Bagus Suwitra Wirawan, 55, segera ditahan selaku tersangka kasus dugaan penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012, direspons Komisi Kejaksaan Repubik Indonesia.

Kampanye ‘Aman Makan Babi Guling’ terus digalakkan oleh masyarakat Bali.