Tag: DPRD Bali

OKK sudah bisa menggarap kader yang selama ini terlihat dalam kegiatan organisasi, sepak terjangnya, loyalitasnya kepada partai.

Penyusunan caleg untuk Pileg 2019 baru akan dimulai partai politik di awal 2018 mendatang.

Komisi II DPRD Buleleng telah koordinasi dengan Kementerian ESDM terkait keberadaan proyek listrik Bali Crossing

Provinsi Bali memiliki kuota 400.749 PBI (di luar Kabupaten Badung). Dari jumlah tersebut, sebanyak 138.233 atau 34,49 persen belum masuk PBI.

Versi Adi Wiryatama, induk partai diharapkan tahu bahwa daerah Tabanan juga fanatik dengan dirinya

Gerindra yang memiliki 7 kursi di DPRD Bali, hanya membutuhkan 4 kursi lagi untuk berkoalisi mengusung paket calon.

“Selama ini proses PHR didistribusikan Pemprov Bali diketahui memang aman-aman dan tak ada masalah”

Kepala BLH Provinsi Bali, I Gede Suarjana mengaku bukan rapat resmi, karena perwakilan BTID hanya mampir dan meminta kelengkapan masukan untuk Amdal.

Perda Atraksi Budaya, yang di dalamnya membahas soal tabuh rah, perlu didahului kajian hukum secara mendalam dan komprehensif.

Dari 4 incumbent yang ikut uji kelayakan calon komisioner KPID Bali, hanya AA Gede Rai Sahadewa yang lolos

Sidang paripurna DPRD Bali dengan agenda laporan Pansus terhadap Rancangan APBD Induk 2017 di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (23/11), sempat molor 2 jam.

Salah satu kandidat calon yang disebut-sebut berpeluang maju dalam Pilkada Gianyar 2018 dari Partai Golkar, Tjokorda Raka Kerthayasa Sukawati alias Tjok Ibah kini sudah sosialisasikan diri.

Dalam rapat kerja dengan Gubernur Bali, juga disoal masalah pendidikan yang biayanya masih mahal

Upaya DPRD Bali menggulirkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranerda) Atraksi Budaya termasuk Tajen (sabungan ayam), akhirnya lolos dalam pembahasan anggaran APBD Induk 2017.

Ketua DPD NasDem Buleleng, I Made Suparjo, mengaku pihaknya tidak pernah mengusulkan Nyoman Tirtawan di-PAW (Pergantian Antar Waktu) dari keanggotaan DPRD Bali, baik secara lisan maupun tertulis.

Dana Pilgub akan dianggarkan bertahap alias nyicil (multiyears), karena mengacu dengan kemampuan daerah. Sehingga tidak bisa diposkan sekaligus.

“Yang sudah mengajar 24 jam lebih akan dibayar dengan UMP yang besarannya sekitar Rp 2,4 juta” (Anggota Banggar DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana)

Tim Pencari Fakta bentukan Ketua DPW NasDem Bali masih bekerja telusuri dugaan pembelotan Nyoman Tirtawan di Buleleng

Dugaan pembelotan politisi NasDem, Nyoman Tirtawan, di Pilkada Buleleng 2017 hingga berujung usulan di-PAW (Pergantian Antar Waktu) dari keanggotaan DPRD Bali, terus bergulir.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaru akan diberlakukan mulai Januari 2017 depan.