Tag: DPRD Bali

Komisi IV DPRD Bali ancam kembalikan dan meminta rekrut ulang calon Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak (KPPA) Provinsi Bali kepada Gubernur.

Ketua DPD I Golkar Bali Ketut Sudikerta mendadak kumpulkan anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Selasa (31/5) siang.

Ada perubahan menarik di ruangan fraksi-fraksi DPRD Bali, Selasa (31/5) kemarin. Sejumlah fraksi di DPRD Bali memoles diri membuat ruangan rapat menjadi lebih nyaman dan lengkap dengan fasilitasnya yang melambangkan ruangan rapat dewan terhormat.

Versi Ketua Fraksi PDIP Kadek Diana, karena satu anggota positif narkoba, 54 anggota Dewan lainnya kena getah

Komisi I DPRD Bali meminta Pemprov Bali mengkaji dulu pegawai-pegawai yang mengabdi sebagai tenaga honor, apalagi banyak dari mereka yang  memiliki pengabdian belasan tahun.

Jika oknum Dewan yang terindikasi positif narkoba tidak segera diungkap ke publik, bisa terjadi saling curiga di internal anggota DPRD Bali

Para pimpinan partai di Bali kompak siapkan sanksi tegas bagi kadernya yang terbukti bermain-main dengan barang haram narkoba.

Awalnya ada 4 anggota DPRD Bali yang terindikasi, namun 3 dari mereka dinyatakan bersih karena obat yang diminum sesuai resep dokter

Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran yang dilakukan anggota Fraksi Gerindra DPRD Bali Dapil Buleleng, I Ketut Agus Mas Sewi Putra, 31, terhadap istrinya, Ni Komang Ayu Ruthiny, 35, justru menuai reaksi mengejutkan dari internal keluarga. 

Pajak progresif ber basis KTP spriritnya bidik kenaikan PAD, cegah terjadinya kecelakaan, dan tekan kemacetan lalulintas.

Kadiskes Bali menyebut untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) baru bisa dilakukan tahun 2017 karena masih menunggu DAK (dana alokasi khusus) dari APBN.

IGB Alit Putra sempat usul proses PAW Disel Astawa sebaiknya tunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Pimpinan DPRD Bali undang pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan tes urine bebas narkoba bagi anggota Dewan. 

Disel Astawa gerah karena proses PAW dirinya dari keanggotaan DPRD Bali dilakukan secepat kilat.

Sempat mengundang perdebatan panas antara dibahas atau tidak, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Progresif akhirnya dilaporkan dalam Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin (4/4). 

“Tidak ada yang diistimewakan. Semuanya sama. Ngak ada beking-bekingan. Justru yang dibekingi kami pantau dan kita objektif”

Komisi II DPRD Bali (yang membidangi masalah pajak, keuangan, dan Perbankan) menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) terbaru untuk menyiasati pemungutan pajak progresif lebih akurat. 

Versi Kariyasa Adnyana, masyarakat yang tidak mampu bayar iuran bisa ke JKBM, toh tidak ada sanksinya.

Selain rakyat miskin di Bali akan kian merana, ada 270 tenaga kerja terancam jadi pengangguran jika JKBM dihapus.