Tag: RUU

DENPASAR,NusaBali
Anggota Komisi II DPR RI dapil Bali dari Fraksi Golkar Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra mendorong agar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengembalikan pasal 41 dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Bali yang sedang dibahas di DPR RI.

DENPASAR,NusaBali
Aksi mafia pengiriman tenaga kerja ilegal keluar negeri yang banyak makan korban Krama Bali, membuat anggota Komisi III DPD RI dapil Bali Anak Agung Gde Agung berteriak.

JAKARTA, NusaBali
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah mempercepat transformasi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) untuk memberikan perlindungan konsumen yang bertransaksi pada platform digital.

JAKARTA, NusaBali
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian berjanji akan kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali yang kini dalam pembahasan di DPR RI.

GIANYAR, NusaBali
Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi PDIP dapil (daerah pemilihan) Bali Nyoman Parta menegaskan Provinsi Bali bisa memungut retribusi kepada wisatawan ke Bali jika Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Bali lolos menjadi Undang-undang.

TABANAN,NusaBali
Rancangan Undang- undang Provinsi Bali yang kini dalam proses legislasi di DPR RI tidak akan memangkas kewenangan pemerintah kabupaten/kota di Bali. RUU Provinsi Bali akan menjadi tonggak sejarah penyusunan payung hukum untuk pemerataan pembangunan di Bali.

JAKARTA, NusaBali.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), Rabu (13/4/2022).

Sesuai mekanisme setelah RUU Provinsi Bali disetujui Baleg, maka akan diplenokan di Komisi II DPR RI sebagai komisi pengusul RUU tersebut.

JAKARTA,NusaBali
Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja membuka babak baru dan pekerjaan rumah bagi DPR dan pemerintah, karena harus memperbaiki pembentukan UU Cipta Kerja.

Otorita IKN Nusantara dipimpin Kepala Otorita dibantu seorang Wakil Kepala yang diangkat langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

JAKARTA, NusaBali
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah disahkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12) lalu.

Kariyasa Adnyana membenarkan hanya 40 RUU yang akan digodok DPR RI di 2022, namun dia akan berusaha agar RUU Bali bisa cepat dibahas.

DENPASAR, NusaBali
Adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang perintahkan pemerintah agar perbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun ke depan, membuat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bali ketar-ketir.

JAKARTA, NusaBali
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana menilai saat ini belum ada cantolan hukum yang kuat terkait permasalahan kekerasan seksual.

DENPASAR, NusaBali
Fraksi PDIP bergerak terdepan untuk mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional batas tertinggi barang dan jasa tingkat regional, yang salah satunya mengatur satuan biaya perjalanan dinas para pejabat di pemerintah termasuk Anggota Dewan.

Golkar Bali akan sodorkan hasil bahasan revisi UU No 33 Tahun 2004 ke Gubernur Bali Wayan Koster.

DENPASAR, NusaBali
DPD I Golkar Bali menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI membidangi pemerintahan daerah Ahmad Doli Kurnia Tanjung untuk membedah RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang merupakan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, di Kantor DPD I Golkar Bali dalam sebuah webinar, Senin (10/5) mendatang.

DENPASAR, NusaBali
Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selama ini diinginkan Bali, akan bergulir di DPR RI tahun 2021.

Masuk dalam list kumulatif terbuka, RUU Provinsi Bali yang merupakan revisi UU Nomor 64 Tahun 1958, bisa dibahas DPR RI kapan saja