Tag: MEA

Profesi sebagai dokter, profesi sebagai akuntan, atau perawat bisa kerja dan masuk dengan mudah. Kalau kita ngga siapkan tenaga kerja kita, termasuk sertifikasinya, kita bisa kalah” (Menko Rizal Ramli)

Meski dibebaskan, 8 profesi ini tak serta merta bakal membanjiri Indonesia mengingat banyak prosedur yang harus dilewati ketimbang bekerja di negaranya sendiri.

Dewan Badung membentuk pansus untuk merevisi Perda No 20/2013 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA. Salah satu hal yang disorot adalah tenaga kerja asing dari luar ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlangsung akhir tahun 2015 lalu. Dari 8 sektor yang dibuka, Indonesia paling kuat di bidang Pariwisata. 

Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13, Nirmala Group ditandai dengan memberikan sejumlah penghargaan kepada karyawan yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. 

Tahun 2015 telah berakhir. Polri memperkirakan sejumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas akan tetap terjadi dan menjadi tantangan Polri pada tahun 2016.

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Bali mendorong agar sertifikasi sumber daya manusia di bank perkreditan rakyat (BPR) gencar dilakukan. Hal itu dibutuhkan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Meski belum berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan no 87 tahun 2015 (Permendag) tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu hingga awal 2016 sudah banyak menuai protes, mulai dari kalangan pengusaha hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. 

Peranan responden Bank Indonesia (BI) dalam melakukan assestment terhadap indikator perekonomian Provinsi Bali dianggap penting, terutama menyangkut penyediaan data yang dibutuhkan oleh BI. 

Bali punya beragam masakan khas lokal. Namun baru satu jenis, yakni sate lilit masuk ikon kuliner nasional, dari 30 ikon kuliner Indonesia.

Guna memperkuat kemampuan sumber daya koperasi jasa keuangan atau koperasi simpan pinjam agar lebih mumpuni, puluhan juru buku dari koperasi di Bali mulai diberi pelatihan dan selanjutnya menjalani uji kompetensi untuk mengantongi sertifikat kompeten.

Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mendapati jumlah koperasi di Indonesia  mencapai 209.000. Dari jumlah itu, 62.000 koperasi terpaksa dibubarkan karena tidak berkualitas.