Tag: LKPD

SEMARAPURA, NusaBali - Pemkab Klungkung bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali menggelar entry meeting di ruang rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (7/2).

Hasil validasi data sementara, piutang PBB di kisaran Rp 136 miliar, versi LKPD Rp 142 miliar.

SINGARAJA, NusaBali - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 kembali diraih Pemkab Buleleng.

SEMARAPURA, NusaBali
Pemkab Klungkung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, menggelar pertemuan atau entry meeting di ruang rapat Widya Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (23/3).

DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali terus berupaya menyempurnakan sistem administrasi pelaporan keuangan, setelah sukses 7 kali secara beruntun meraih opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD).

BANGLI, NusaBali
Pemkab Bangli untuk keempat kalinya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali.

DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali kembali mencatat prestasi gemilang di mana untuk ketujuh kalinya secara beruntun mendapatkan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.

Pemprov Bali kembali mendapat opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.

Pemkab Badung kembali mendapat opini ‘tertinggi’ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung I Made Seger  menerima rombongan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Selasa (2/4).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada 15 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangli yang kurang dalam pengendalian intern.

WTP didapatkan setelah BPK melakukan pemeriksaan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (29/3).

Untuk kali pertama sepanjang sejarah, seluruh daerah di Bali mendapat opini ‘tertinggi’ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri khawatir dapat opini Disclaimer dari BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

“Kami sudah lakukan tindaklanjut untuk Tahun 2015 hasilnya  belum keluar. Yang mengeluarkan itu nanti BPK. Apa hasilnya BPK yang berwenang mengumumkan” (Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Ketut Teneng)

BPK keluarkan rapor atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2015, Kamis (2/6).