Tag: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

JAKARTA, NusaBali - Pemerintah mengumumkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) tetap naik 12 persen mulai tahun 2025, tepatnya Rabu (1/1/2025), sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

JAKARTA, NusaBali - Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyusun daftar barang yang bakal terkena kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada pekan depan.

JAKARTA, NusaBali - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen di 2025 adalah amanat Undang-Undang (UU) yang harus dilaksanakan pemerintah. Pelaksanaannya pun nanti hanya menyasar barang mewah.

JAKARTA, NusaBali - Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk 2025 yang diputuskan diterapkan secara selektif.

JAKARTA, NusaBali - Pemerintah akan mengumumkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik jadi 12% minggu depan.

JAKARTA, NusaBali - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menolak rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini rencananya akan diterapkan per 1 Januari 2025.

Yang menderita bukan hanya masyarakat tapi juga industri manufaktur dan ritel

JAKARTA, NusaBali - Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp27,85 triliun, hingga 31 Agustus 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp22,3 triliun, pajak kripto sebesar Rp 875,44 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,43 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (paj

JAKARTA, NusaBali - Lembaga penelitian dan pengembangan logistik maupun supply chain, Supply Chain Indonesia (SCI), memperkirakan biaya logistik akan naik seiring dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022.