Tag: OPD

Dampaknya, pelayanan aparat, terutama di kecamatan tak bisa maksimal.

Penempatan 8 jabatan OPD pada eselon II di lingkup Pemerintah Kota Denpasar akan ditentukan pada pekan ini oleh Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra.

Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi membatalkan rapat, karena kecewa lantaran Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD) Karangasem diwakilkan.

Rekanan pengadaan kartu Badung sehat (KBS) masih diizinkan mengikuti lelang tender proyek di Pemkab Badung.

Semua OPD kesulitan bekerja maksimal karena banyak posisi jabatan kosong.

Bupati Jembrana I Putu Artha kecewa atas capaian program pembangunan pada triwulan pertama kurang dari 30 persen.

Sebanyak 29 pejabat Eselon II dievaluasi untuk menempati  8 pimpinan OPD yang masih lowong.

“Kami sangat mendukung ada aturan uang jaminan bagi pemegang izin penambangan. Dana jaminan ini bisa digunakan memulihkan kerusakan lingkungan. Hal ini harus diatur oleh pemerintah” (Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Nengah Tamba)

Mereka yang lolos akan mengikuti seleksi lanjutan sampai Pansel memilih tiga nama untuk masing-masing jabatan yang akan dilelang.

Sebelum dipromosikan jadi Kadisdikpora Karangasem tahun 2011, Gede Ariyasa menjabat Kasek SMAN 2 Amlapura

Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan OPD Pemkab Karangasem belum meranking hasil serangkaian tes ke–50 pelamar.

Pembangunan fisik pada Triwulan I Tahun 2017, empat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Karangasem realisasinya masih nol persen.

DPRD Bangli meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang berdampak tidak cairnya dana alokasi khusus (DAK) untuk Bangli sebesar Rp 49 miliar pada 2016 diberi sanksi.

Jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan jadi peringkat pertama dengan pelamar terbanyak. Posisi kedua adalah jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Empat perempuan dimaksud mengincar posisi Kadis Kesehatan, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Eselon III A berpeluang menduduki posisi jabatan OPD yang kosong. Namun hingga kemarin belum ada yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi.

Pejabat yang bisa mengikuti seleksi pimpinan tiga OPD ini diantaranya memenuhi persyaratan dengan kepangkatan IV B minimal dalam lima tahun, serta harus lulus Diklatpim 2.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem berupaya mendekati Sekda Gede Adnya Muliadi, yang hingga kini masih terbaring sakit di RS Sanglah, Denpasar karena serangan stroke.

Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa pertanyakan tindaklanjut pengambilalihan pengelolaan retribusi pasar serta parkir dari Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana  ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem percepat proses pembayaran utang di 6 organisasi perangkat daerah (OPD) kepada sejumlah rekanan.