Tag: OTT

Dua anggota Ormas Baladika terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polres Tabanan.

Kadis PMPPTSP Gianyar I Ketut Mudana diduga sebagai otak pungli, sedangkan I Nyoman Sukarja selaku eksekutor. Bupati Gianyar AA Gde Bharata akan menunjuk Asisten III I Wayan Sudamia selaku Plt Kadis PMPPTSP.

Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Gianyar, I Nyoman Sukarja, ditangkap Tim Saber Pungli Polda Bali, Jumat (16/6) pagi.

Guide memberi suap ke security agar bisa keluar masuk ruang check in antar tamu tanpa pemeriksaan dan kartu pas bandara.

Tiga terdakwa kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan Tim Saber Dit Reskrimsus Polda Bali di Kantor Desa Tulikup, Gianyar meminta hukuman ringan kepada majelis hakim Tipikor Denpasar, Jumat (7/4).

Sesuai Perdes, biaya untuk pengurusan ini hanya Rp 500 ribu, namun Perbekel, Kelian Dusun dan Pekaseh meminta Rp 30 juta kepada korban.

Sopir travel yang dijadikan saksi oleh Satgas Saber Pungli mengaku berikan uang Rp 20 ribu untuk dibagi kepada petugas Dinas Perhubungan.

Keterangan pelaku, kelebihan uang hasil pungutan biasanya dibagi rata dengan petugas pungut yang piket bersama.

Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya menyikapi gerakan satuan tugas bersama pungutan liar (saber pungli) yang hanya menjerat pelanggaran kelas kroco (kecil-kecil).

Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang Retribusi, tidak mencantumkan ketentuan pidana.

Empat petugas pungut retribusi di Terminal Penarukan, Kecamatan Buleleng, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) dari Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Buleleng.

Nasib tiga oknum anggota Satpol PP Jembrana yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satgas Sapu Bersih Pungli di Pos KTP Gilimanuk segera diputuskan.

Pasca penangkapan oknum pegawai Dinas Perhubungan Klungkung, Anak Agung GAPS,55, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) di Terminal Galiran, Klungkung oleh Tim Saber Pungli Polres Klungkung, Selasa (14/2) malam, hingga saat ini kasusnya terus bergulir.

Pelaku mark-up karcis yang semestinya Rp 2.000 per lapak menjadi Rp 7.000 hingga Rp 10.000 per lapak.

Modusnya memberikan karcis domestik kepada wisatawan asing dengan tarif wisatawan asing, juga tak memberikan karcis kepada wisatawan.