Tag: Putu Agus Suradnyana

Sebanyak 11 Kepala Desa (Perbekel) hasil pemilihan perbekel (Pilkel) serentak tahun 2017, resmi dilanti Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Rabu (29/11) pagi.

Di Buleleng, Bupati Agus Suradnyana didaulat membaca maklumat berisi 3 poin antikorupsi di hadapan seluruh pejabat yang hadir.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, akhirnya turun tangan tengahi sengketa lahan Kantor Desa Pengelatan, Kecamatan Buleleng. 

Pidato kepemimpinan pertama dalam sidang paripurna istimewa DPRD Buleleng, Selasa (29/8), dijadikan ajang bagi Bupati Putu Agus Suradnyana untuk sindir Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Pasca dilantik Gubernur Bali sebagai Bupati-Wakil Bupati Buleleng 2017-2022 (periode kedua), pasangan incumbent Putu Agus Suradnyana-dr Nyoman Sutjidra (Paket PASS) untuk kali pertama akan sampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Buleleng, Selasa (29/8) ini.

Versi Bupati Agus Suradnyana, untuk benahi pariwisata harus ada atraksi melalui  festival, jika tak mau tertinggal daerah lain

Bupati Buleleng-Wakil Bupati Buleleng terpilih,  di Pilkada Buleleng 2017 dipastikan akan dilantik di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Minggu (27/8) pagi.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana penuhi janjinya untuk mendatangi Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, terkait gonjang ganjing masalah undangan pembukaan Buleleng Festival (Bulfest) V 2017 dan Buleleng Endek Carnival (BEC) 2017.

“Ya surat undangan (Bulfest) memang ada untuk Pak Gubernur. Suratnya ada di Biro Umum dan dilanjutkan ke Sekpri, dan memang sudah diterima. Ini miskomunikasi dan kita evaluasi internal untuk surat menyurat ini” (Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali, Dewa Gede Mahendra Putra)

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana merayakan ulang tahunnya yang ke-55, Jumat (4/8).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja kini memberikan pendampingan terhadap pejabat di lingkup Pemkab Buleleng dalam penggunaan anggaran. 

Pemkab Buleleng untuk ketiga kalinya secara beruntun meraih opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas dalam pengelolaan keuangan daerah.