Tag: Ranperda

DPRD Buleleng belum patah arang melanjutkan pembahasan Ranperda Perlindungan Mata Air.

Pemkab Buleleng menepis tudingan Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Buleleng, terkait Ranperda Perlindungan Mata Air yang dibatalkan, setelah menghabiskan anggaran cukup banyak dalam pembahasannya.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, kembali melakukan sosialisasi Ranperda Disabilitas pada Rabu (9/5) lalu.

Konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saja, Panitia Khusus (Pansus) menghabiskan dana sekitar Rp 300 juta. Belum lagi dana studi banding Pansus ke luar daerah.

Kabupaten Buleleng tahun ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Penutupan Sidang Paripurna masa persidangan I Tahun 2018, Selasa (24/4) kemarin, dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.

Kata ‘tajen’ (judi sabung ayam) tidak masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Atraksi Budaya yang tengah digodok DPRD Bali.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung rapat koordinasi (rakor) dengan Bagian Hukum Pemkab Badung, Rabu (18/4) siang, untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan pembuatan maupun revisi sejumlah peraturan daerah (Perda).

Pansus Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di DPRD Bali panggil eksekutif untuk hearing di Ruang Rapat Gabungan Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Selasa (17/4).

Rapat Paripurna III DPRD Jembrana masa persidangan II tahun 2017/2018, digelar di Ruang Sidang DPRD Jembrana, Senin (16/4).

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Atraksi Budaya Tradisional Bali yang diusulkan DPRD Bali masih menuai kontroversi karena di dalamnya ada penyebutan kata sabung ayam alias tajen.

Rapat paripurna II DPRD Jembrana masa persidangan II tahun 2017/2018, Senin (9/4), seluruh fraksi menyepakati lanjutan pembahasan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan eksekutif pada rapat paripurna pada Rabu (4/4).

Dalam Ranperda Atraksi Tradisional Bali nantinya akan diatur sejumlah atraksi budaya tradisional yang ada, seperti ritual Omed-omedan di Sesetan, Siat Pandan di Tenganan, Siat Tipat Bantal di Kapal, hingga tajen

DPRD Jembrana menggelar Rapat Paripurna I masa persidangan II tahun sidang 2017/2018, di ruang sidang DPRD Jembrana, Rabu (4/4).

Empat fraksi di DPRD Badung kompak menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (20/3).

Payung hukum pengangkatan guru BK di SD itu tertuang dalam Ranperda pengganti Perda No 5/2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung, yang dianggap sudah usang.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah akhirnya masuk tahap finalisasi.

19 rancangan peraturan daerah (Ranperda) diusulkan dalam pembentukan peraturan daerah (Prolegda) Kabupaten Klungkung 2018.

DPRD Badung kembali melakukan serap aspirasi masyarakat terkait Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (PLP2B), Senin (19/2).

Tradisi Tabuh Rah yang merupakan atraksi budaya juga dimasukkan dalam ranperda.