Tag: Hak Angket

JAKARTA, NusaBali - Usulan hak angket saat rapat paripurna DPR RI, Selasa (5/3) lalu oleh sejumlah anggota DPR RI bergulir. Namun Anggota Komisi II DPR RI membidangi pemilu dan pemerintahan daerah, Guspardi Gaus justru meyakini hak angket tidak akan terjadi.

JAKARTA, NusaBali - Setelah Anggota Fraksi PDIP Aria Bima suarakan hak angket, kini Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah juga bersuara. Luluk menjadi satu-satunya anggota Fraksi PKB yang menyuarakan hak angket Pemilu 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (5/3) kemarin.

JAKARTA, NusaBali - Sejumlah anggota DPR RI melakukan interupsi saat berlangsung Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen,Jakarta, Selasa (5/3). Salah satunya dari politisi Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima yang menyampaikan hak angket mengenai Pemilu 2024. Lantaran, hal tersebut sebagai bentuk fungsi pengawasan DPR RI.

JAKARTA, NusaBali - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, dorongan hak angket makin kuat dari partai-partai yang akan mengusungnya di DPR RI. Ibarat ban, hak angket makin keras pompanya dan tidak akan digemboskan.

JK berpesan agar pihak tergugat tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang akan diajukan ke DPR jika memang tidak merasa bersalah

DENPASAR, NusaBali - Bergulirnya wacana pengajuan hak angket untuk penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024 oleh partai pengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD di pusat disambut siaga di daerah.

JAKARTA, NusaBali - Wacana Hak Angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI terus bergulir. Terutama dilakukan pihak dari kubu pasangan Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

JAKARTA, NusaBali - Partai NasDem menyatakan bahwa Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar siap menggulirkan hak angket bersama PDI Perjuangan guna merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hak angket yang dilayangkan DPR RI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat semakin banyak tekanan datang kepada lembaga anti rasuah tersebut.