Tag: DPRD Bangli

Komisi III DPRD Bangli agendakan turun tinjau proyek Pasar Loka Crana, Bangli.

Komisi III DPRD Bangli melakukan sidak beberapa proyek pembangunan, Selasa (19/9).

Ruang laboratorium IPA dan ruang Perpustakaan SMP Negeri 5 Manikliu, Kecamatan Kintamani, Bangli, dimanfaatkan sebagai ruang belajar. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bangli saat ini menghadapi kendala minimnya kendaraan operasional. 

Komisi I DPRD Bangli menginspeksi keberadaan sejumlah tower serta toko modern di wilayah Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Jumat (18/8).

Komisi III DPRD Bangli melakukan sidak ke Pasar Kidul Bangli, Rabu (16/8). 

Kegiatan fisik dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bangli mulai dilaksanakan. 

Rapat paripurna dengan agenda penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, pada Jumat (28/7), molor satu jam lebih.

Pemkab Bangli tampak mengakomodir Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Adiministratif Pimpinan dan Anggota DPRD Bangli, nampak diakomodir oleh Eksekutif.

Dua ranperda yang ditunda karena belum ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, terutama soal tarif.

Pada pidato pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli tahun anggaran 2016, Bupati Bangli I Made Gianyar mengungkapkan, pemerintah tidak mampu memenuhi target pendapatan daerah di tahun 2016.

DPRD Bangli mengajukan dua Rancangan Perda (Ranperda) inisiatif dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Bangli, Kamis (6/7). 

DPRD Bangli meminta Bupati I Made Gianyar segera melakukan mutasi serta pengisian jabatan yang kosong di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Di antaranya Raperda soal surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) dan izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITP-MB).

DPRD Bangli kini membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait perlindungan petani dan lahan pertanian.

Pilkada Gubernur (Pilgub) Bali 2018 semakin dekat. Namun di Bangli aroma‚ pertarungan tersebut masih redup.

DPRD Bangli minta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Bangli mengawasi pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Desa (APBDes).

DPRD Bangli meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang berdampak tidak cairnya dana alokasi khusus (DAK) untuk Bangli sebesar Rp 49 miliar pada 2016 diberi sanksi.

DPRD Bangli mendorong manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli melakukan terobosan agar bisa segera menuntaskan pembangunanan di rumah sakit yang masih tertunda.

Pansus Aset DPRD Bangli menemukan ada aset dengan nilai nol, juga sekolah banyak yang belum bersertifikat. Masalah aset itu yang membuat Bangli mendapat opini WDP dari BPK.