Tag: Dana Desa

Kasus yang menjerat sejumlah perangkat desa ke ranah hukum akibat tidak mampu mempertanggungjawabkan keuangan dana desa, menjadi momok aparat desa.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima Tim Sosialisasi Dana Desa dari anggota III dan IV BPK RI serta anggota Komisi XI DPR RI di ruang Kertha Gosana Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala, Kamis (16/11).

Bantuan Desa Pakraman/Desa Adat bakal naik dari Rp 200 juta menjadi Rp 225 juta per tahun.

Kekhawatiran sejumlah pihak terhadap penyelewengan dana desa di Indonesia membuat berbagai lembaga melakukan antisipasi.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali, akhirnya turun tangan meredam kekhawatiran para Kepala Desa (Perbekel) se-Buleleng dalam mengelola keuangan desa (APBDes), pasca Perbekel Dencarik, Kecamatan Banjar I Made Suteja kesadung kasus APBDes.

Jika Silpa lebih dari 30 persen, desa terancam tidak bisa mengamprah dana desa di tahun depan.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana minta agar kalangan Kepala Desa (Perbekel) tidak perlu cemas mengelola APBDes, menyusul penahanan Kepala Desa Dencarik, Kecamatan Banjar I Made Suteja.

Status Gunung Agung yang sempat berada di level awas, berimbas pada pembangunan proyek yang dibiayai dana desa.

Kapolda Bali Irjen Drs Petrus Reinhard Golose kumpulkan 1.437 Perbekel/Lurah dan Bhabinkamtibmas se-Bali di Gedung Lembah Pujian, Jalan Antasura Denpasar, Selasa (7/11).

Pemerintah sangat serius dalam mengawal penggunaan dana desa, yang di Bali besarnya mencapai Rp 820 juta per desa.

Penggunaan dana desa kembali menjadi fokus perhatian. 

Kapolsek dan Bhabinkamtibmas jajaran Polres Bangli mendapat pembekalan terkait pengawasan dana desa.

Terkait Laporan Dugaan ‘Korupsi’ Dana Desa

DPRD Bali usulkan pendampingan kepada Perbekel dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa

Pemkab Buleleng berupaya minimalkan kesalahan administrasi akibat ketidakpahaman aparat desa atas regulasi yang ada, terkait penggunaan dana desa.

Provinsi Bali menjadi percontohan dalam hal pengawasan dana desa secara nasional. 

Para Kapolsek se-Indonesia diberi tanggung jawab mengawasi penggunaan dana desa. 

28 desa tersebut harus dikosongkan dan ditinggal warganya untuk mengungsi semenjak status vulkanik Gunung Agung meningkat menjadi Awas.

Dana desa tahap kedua hingga awal September 2017 belum cair.

Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) menggelar sosialisasi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, Kamis (24/8).