Tag: Revisi

Sejatinya tidak ada kendala. Memang cukup lama prosesnya karena ada revisi kelengkapan dokumen

NEGARA, NusaBali
Rapat Paripurna menyangkut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2042, kembali dilanjutkan di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Kamis (19/1).

TABANAN, NusaBali
Pembahasan revisi atau perubahan Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW), saat ini segera dimatangkan oleh DPRD Tabanan.

“Solusinya ya pemerintah harusnya membantu naikkan harga cengkih dengan cara merevisi PMK Nomor 152 Tahun 2019 dan kembali kepada PMK 146 Tahun 2017” (Nyoman Sugawa Korry)

Pemerintah kabupaten bakal merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021.

Remisi Juga Diperoleh 30 Napi Rutan Gianyar

Dalam rapat pansus juga ada acana melakukan penurunan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari 15 persen menjadi 10 persen.

Diskoperindag telah mengajukan revisi Perda Jembrana Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun revisi perda tersebut belum mendapat persetujuan dari DPRD.

Masing-masing daerah kabupaten/kota ajukan aspirasi beragam soal ketinggian bangunan saat dilakukan sosialisasi Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana mengharapkan revisi Perda No 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali jangan sampai menghilangkan taksu (vibrasi spiritual) Pulau Bali.

Masalah batas ketinggian bangunan mengemuka saat Pansus Revisi Perda RTRW DPRD Bali tahun 2009-2029 roadshow ke Pemkab Badung, Selasa (29/1) siang.

Gubernur Wayan Koster paparkan draft RUU tentang Provinsi Bali (Revisi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali-NTB-NTT) yang akan diperjuangkan ke pusat, di hadapan para tokoh di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Rabu (16/1).

Pembahasan revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali dipastikan akan berlanjut tahun 2019 nanti.

Dipicu Kajian Ketinggian Bangunan dan Teluk Benoa

Pembahasan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), terpaksa ditunda. Penundaan itu akibat beda persepsi dalam penyesuian tarif nilai jual objek pajak (NJOP).

DPRD Kabupaten Badung berencana merevisi sejumah peraturan daerah (perda), terutama perda yang dinilai sudah tidak relevan untuk diterapkan.

Penghapusan syarat domisili bagi kandidat kepala desa oleh Mahkamah Konstitusi tak berimbas pada agenda Pilkel serentak di Buleleng.

Meski belum berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan no 87 tahun 2015 (Permendag) tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu hingga awal 2016 sudah banyak menuai protes, mulai dari kalangan pengusaha hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. 

Politisi Partai Golkar (versi Munas Ancol) Ida Gede Komang Kresna Budi buka-bukan soal pemecatan dirinya dari jabatan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bali.