Tag: Pajak
MANGUPURA, NusaBali.com – Persoalan opsen pajak yang sebelumnya menjadi momok bagi pelaku industri otomotif ternyata tidak terlalu berdampak signifikan. Namun begitu, Hyundai memilih antisipasi dengan langsung mengeluarkan produk facelift di awal tahun 2025,
SINGARAJA, NusaBali - Lima baliho berukuran besar diberangus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buleleng, Rabu (15/1) kemarin.
DENPASAR, NusaBali - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar mencatat perolehan pajak daerah pada 2024 sebesar Rp 1.399.866.407.620 atau Rp 1,399 triun lebih. Perolehan pendapatan tersebut pertama kalinya dengan angka realisasi 127 persen dari target Rp 1,1 triliun.
DENPASAR, NusaBali.com - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai diterapkan, Minggu (5/1/2025). Namun, nilai pajak yang dibayarkan wajib pajak di Bali justru lebih murah dari tahun sebelum opsen ini diberlakukan.
DENPASAR, NusaBali - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali resmi memberlakukan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk meringankan beban masyarakat seiring dengan pemberlakuan Opsen PKB dan BBNKB.
DENPASAR, NusaBali.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengeluarkan kebijakan untuk memberikan diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dengan menghadapi pemberlakuan Opsen PKB dan BBNKB yang diatur oleh pemerintah pusat.
JAKARTA, NusaBali.com – Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. Kenaikan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024).
JAKARTA, NusaBali.com – Kebijakan pungutan tambahan pajak atau opsen yang akan mulai diterapkan pada Januari 2025 dinilai memberatkan industri otomotif nasional dan dapat merugikan ekonomi daerah.
JAKARTA, NusaBali.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan waktu tiga bulan bagi para pelaku usaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk menyesuaikan sistem mereka. Langkah ini dilakukan agar transisi ke penerapan tarif baru berjalan lancar.
SINGARAJA, NusaBali - Penghujung tahun 2024, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng mulai bernafas lega.
Opsen pajak ini berkaitan dengan skema pembagian pajak PKB dan BBNKB ke kabupaten dan kota, dan tak akan membuat pajak kendaraan naik.
DENPASAR, NusaBali - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp15,01 triliun hingga bulan November tahun 2024 atau 89,05% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp16,86 triliun.
SINGARAJA, NusaBali - Menjelang akhir tahun 2024, empat objek pajak daerah di Kabupaten Buleleng belum memenuhi target. Empat dari sepuluh objek pajak tersebut akan didorong realisasinya hingga akhir Desember.
MANGUPURA, NusaBali - Sebanyak 40 pemeriksa pajak dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung mengikuti pelatihan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin (9/12).
MANGUPURA, NusaBali.com - Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan Pelatihan Intensif Peningkatan Kapasitas Pemeriksa Pajak Daerah dalam upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
JAKARTA, NusaBali - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menolak rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini rencananya akan diterapkan per 1 Januari 2025.
Sebaiknya ditunda sampai perekonomian dunia usaha dan daya beli masyarakat stabil
Salah satu jenis pajak yang berpotensi sulit terkejar justru merupakan jenis pajak yang menjadi andalan Pemkab Badung, yakni pajak hotel dan restoran.
Empat wajib pajak berupa perusahaan menunggak bayar pajak, paling lama dari tahun 2018.
MANGUPURA, NusaBali.com - Pelaku pariwisata menuntut timbal balik dari pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Selama ini pemerintah dianggap ingin pajaknya saja, sedangkan tidak ada kontribusi signifikan kepada sektor pariwisata itu sendiri dari segi upaya promosi dan program pro kepariwisataan.
Latihan Penggunaan Drone untuk Bertani di Bali
Panen Gemitir
Desa Penggerak Pariwisata Bali
Selain Kintamani
Ingin Berlangganan Koran Nusabali? Hubungi Tim Sirkulasi 0361-227410
Nusa Ning Nusa
MUTIARA WEDA: Politik, Kotor atau Bersih?
Om Bhūr Bhuvaḥ Swāha Tat Savitur Vāreṇyaṃ Bhargo Devasya Dhīmahi Dhiyo Yo Nāḥ Prachodayāt (Rigveda 3.62.10)