Tag: Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan agar di ibukota negara yang baru nanti tidak ada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Meskipun sudah ada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib, Dewan rame-rame ke Jakarta untuk  konsultasi di Kemendagri.

Kebocoran data KK dan e-KTP diduga dilakukan ‘pemulung’ data di medsos

Kementerian Dalam Negeri mengusulkan Kota Denpasar sebagai salah satu penerima penghargaan ‘Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha’ karena berhasil menunjukkan prestasi dan beragam inovasi.

Beredarnya e-KTP WNA di Cianjur membuat berbagai wacana permunculan.

Belum Rekam e-KTP

Soal Anggaran Pengawasan Hasil Rasionalisasi

Pemerintah sangat serius dalam mengawal penggunaan dana desa, yang di Bali besarnya mencapai Rp 820 juta per desa.

Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menemui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. 

Mutasi bisa dilaksanakan enam bulan sebelum atau sesudah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, atau sepanjang ada izin dari Kemendagri.

APBD Gianyar tahun 2017 yang disebutkan terancam ilegal oleh Sekda Provinsi Bali ditanggapi Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya.

Komisi II DPRD Bali datangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (23/3), untuk konsultasikan perjuangan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 288 miliar, menyusul beban pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

Pilkel pergantian antar waktu (PAW) dilaksanakan terpisah, sekalipun Kemendagri menyanrakan dilaksanakan berbarengan dengan Pilkel serentak.

Komisi I DPRD Bali awasi proses seleksi Kadis Pemuda & Olahraga, Kadis Ketahanan pangan, dan Karo Administrasi Pembangunan

Karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI belum mengeluarkan surat persetujuan.

Pelayanan di dua kecamatan ini macet dan belum ada kepastian kapan normal kembali. Telah pula dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, namun belum ada tanggapan.

Pembatalan ini bukan karena eksekutif tidak setuju dengan usulan dewan, tetapi karena tidak ada dasar hukum sehingga jika dipaksakan berisiko persoalan di kemudian hari.

Ketua DPRD Bali kemarin jemput bola ke Kemendagri di Jakarta, bersama Asisten I Setda Provinsi