Tag: APBD Buleleng

Sektor pertanian yang digadang-gadang menjadi unggulan Buleleng dinilai tanda tanya lantaran anggaran untuk 2019 justru lebih kecil dibanding 2018.

APBD Tersedot Proyek Pasar Banyuasri

Prioritas pembangunan di sektor Pertanian, ikut juga kena imbas rasionalisasi dalam APBD Perubahan 2018

Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dari pos pendidikan sebesar Rp 10,5 miliar, urung digelontor dalam APBD Perubahan 2018.

Dana bansos masing-masing sebesar Rp 1 miliar per anggota dewan tidak boleh diutak-atik lagi.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Buleleng, terpaksa membuka sekolah untuk desa.

Jumlah Silpa yang besar ditengarai akibat kurang matangnya penyusunan program. Sehingga banyak anggaran yang tidak terserap dalam kegiatan.

Kekurangan anggaran sebesar Rp 19,05 miliar sudah mulai tertutupi dengan upaya rasionalisasi tersebut.

Puluhan desa di Buleleng terancam tidak bisa mencairkan Dana Desa tahap III di pertengahan tahun 2018

Pos kegiatan belanja barang dan jasa ditempatkan sebagai Belanja Langsung (BL). Selain itu realisasi program kegiatan di sejumlah OPD, masih di bawah 50 persen.

Pinjaman dana bergulir untuk UKM macet dan baru akan ditagih setelah 10 tahun program itu berjalan.

Lembaga DPRD Buleleng mengingatkan eksekutif menyiapkan dana untuk tiga kegiatan di APBD Induk 2019 nanti.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2019, kembali fokus pada sektor pertanian.

Pemkab Buleleng akhirnya harus pasrah merombak komposisi APBD Induk 2018, menyusul Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengisyaratkan 25 persen dari total dana alokasi umum (DAU) diarahkan pada kegiatan infrastruktur.

Dana tidak terduga Rp 2,4 miliar pada APBD 2018, tidak bisa dimanfaatkan dalam penanganan bencana itu.

Dana Alokasi Umum (DAU) harus dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga harus dilakukan kalkulasi ulang program APBD 2018.

Buleleng kembali mendapat kucuran dana alokasi khusus (DAK) bidang irigasi air tanah dangkal untuk tahun 2018.

Jumlah meningkat Rp 1 miliar, namun ada perubahan persentase dan penambahan termin tahapan pengucuran.

Pengurangan terjadi akibat pengalihan status puluhan pegawai yang tadinya berada di Kabupaten, kini ditarik ke Pemprov Bali.

Keuangan Pemkab Buleleng dalam beberapa bulan sisa tahun 2017, didera sulit.