Tag: Hukum

Hasto lantas menampik bahwa pertemuan Megawati-Prabowo belum terlaksana karena terdapat persoalan pribadi

Di penghujung tahun 2023 ini, kita dapat kembali merefleksikan berbagai hal yang akan menjadi selayang pandang dan pembelajaran kita dalam menyongsong tahun 2024.

DENPASAR, NusaBali - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menekankan pentingnya pembinaan hukum untuk mendorong efektivitas kinerja sehingga memberikan kesejahteraan rakyat.

MANGUPURA, NusaBali - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali merancang perluasan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Kuta Utara, Badung untuk meningkatkan daya tampung warga binaan.

MANGUPURA, NusaBali - Mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana saat penyelenggaraan Pemilu 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Badung menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejari) Bali menggelar kegiatan penerangan hukum di ruang rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (19/10). Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 perbekel dari tiga kecamatan di Badung.

SINGARAJA, NusaBali - Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum masih cukup tinggi di Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Buleleng mencatat ada sebanyak 17 kasus anak berhadapan dengan hukum dalam satu semester pertama tahun 2023 ini.

MANGUPURA, NusaBali - Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan sosialisasi hukum persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di sektor telekomunikasi, Selasa (16/5) di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung.

Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia saat ini masih mengalami berbagai macam permasalahan. Persoalan yang sering kali muncul adalah tentang over kapasitas, kondisi dimana jumlah penghuni melebihi jumlah dari kapasitas lapas.

Kontras menilai Pemerintah tak belajar dari eksekusi mati gelombang 3.

Salah satu berkas perkara yang hilang kabarnya merupakan berkas kasus besar yang sudah diputus MA dan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak nota keberatan (eksepsi) Suryadharma Ali dan tim penasihat hukumnya. Sidang perkara dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji diputuskan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.