Tag: Perpres

DENPASAR, NusaBali - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas terpilihnya Universitas Udayana (Unud) menjadi salah satu universitas yang dipercaya ikut dalam menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rancangan Hukum Pengaturan Wilayah, Kewenangan dan Kearifan Lokal Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN).

JAKARTA, NusaBali - Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tengah menyiapkan draf Peraturan Presiden (Perpres) untuk atlet berprestasi pada tingkat Olimpiade.

JAKARTA, NusaBali - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian. Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

DENPASAR, NusaBali
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

JAKARTA, NusaBali
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) Kewirausahaan guna mencetak lebih banyak pengusaha di Indonesia.

Jelang akhir tahun 2018, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Pengisian jabatan Eselon I Sekda Provinsi Bali yang akan kosong karena Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun akan memasuki masa  pensiun pada 1 Maret 2018 mendatang berpeluang diisi Penjabat Sekda.

Peraturan Presiden (Perpres) No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo mendapatkan dukungan kalangan DPR RI.

Kini masalah waktu, jika Perpres kami tunggu, khawatir pembahasan R-APBD 2016, terhambat. ipurna teragendakan, Jumat (13/11). Makanya mari kita sama-sama menggolkan tuntasnya pembahasan itu,' (Bappeda Karangasem)