Tag: APBD Badung

Hampir seluruh wajib pajak hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Badung mengajukan penangguhan.

MANGUPURA, NusaBali
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa yang sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Badung kembali memantau kesiapsiagaan petugas Satgas Posko Gotong Royong Pencegahan Covid-19 di wilayah Kecamatan Mengwi bagian Selatan, Senin (20/4).

Untuk memberikan rasa keadilan antara pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan di Kabupaten Badung, DPRD Badung terus mendorong pembentukan aturan daerah agar pemerintahan kelurahan bisa mendapatkan dana yang sama dengan pemerintahan desa.

DPRD Badung menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2019, di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Selasa (26/11).

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badung 2020 akhirnya ditetapkan jadi APBD, dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (26/11), yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi kedua wakilnya I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta.

Penundaan rapat disebut-sebut karena masih ada tarik ulur pembahasan RAPBD 2020, terutama soal hibah yang difasilitasi Dewan Badung.

Dana desa bersumber dari pemerintah pusat (APBN) dipastikan naik pada 2020 mendatang. Bila pada 2019, total dana desa untuk 46 desa se–Kabupaten Badung mencapai Rp 52.584.767.000, pada tahun depan nilainya naik menjadi Rp 56.217.010.000 atau naik 7,69 persen.

Penerimaan BPHTB bulan Oktober 2018 sebesar Rp 375 miliar, sementara pada Oktober 2019 sebesar Rp 307 miliar atau turun 21 persen pada periode  yang sama.

DPRD Badung kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Utama Gosana, gedung dewan setempat, Senin (11/11).

Komisi III DPRD Badung mengkritisi postur anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badung tahun 2020, yang disampaikan eksekutif pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Senin (4/10).

Target PAD Badung tahun 2021 juga dikoreksi dari semula Rp 7,829 triliun menjadi Rp 6,380 triliun alias terkoreksi Rp 1,448 triliun

Ketua DPRD Badung I Putu Parwata menerima dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, Jumat (13/9).

Anggota DPRD Badung menilai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019 sesuai dengan potensi daerah.

Nilai Bantuan Dana Upakara Dikurangi

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Jumat (5/7) menyerahkan dokumen pertanggungjawaban APBD Kabupaten Badung tahun 2018 dan rancangan APBD Perubahan tahun 2019 ke DPRD Badung.

Belum maksimalnya pendapatan daerah yang diperoleh pada triwulan pertama membuat legislator Badung bersama eksekutif terus mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan.

Total tunggakan kepada rekanan sebesar Rp 700 miliar. Hingga Maret 2019 telah dicicil Rp 400 miliar, dan rencananya pekan pertama April 2019 kembali akan dilakukan pembayaran tunggakan.

Upaya Pemerintah Pemkab Badung menggenjot pendapatan dengan mendatangi langsung wajib pajak (WP) membuahkan hasil positif. Pendapatan Badung dari sektor pajak pada Januari–Februari 2019 sudah mencapai Rp 571.739.662.971,47.

Pemerintah Kabupaten Badung tengah berupaya mencicil tunggakan yang disebut-sebut mencapai Rp 700 miliar.

Pembangunan ‘Jalan Lingkar Badung Selatan’ di kawasan Kecamatan Kuta Selatan yang dirancang Pemkab Badung, masih mengalami kendala.