Tag: DJP

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi. PMK tersebut secara resmi diundangkan dan berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024.

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp28,91 triliun, hingga 30 September 2024.

JAKARTA, NusaBali - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan modus baru penipuan yang mengatasnamakan pegawai DJP.

DENPASAR, NusaBali - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP. Hal ini disebabkan maraknya penipuan dengan modus pajak yang terjadi di tengah masyarakat. Peningkatan jumlah penipuan lazimnya terjadi semasa periode pelaporan SPT Tahunan.

DENPASAR, Bali - Pemerintah telah menunjuk 163 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sampai dengan 30 November 2023, sebanyak 163 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

JAKARTA, NusaBali - Penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara penuh resmi diundur dari semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023.

JAKARTA, NusaBali - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengimbau para wajib pajak (WP) untuk segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemadanan sendiri harus dilakukan paling lambat pada 31 Desember 2023.

JAKARTA, NusaBali.com - Di Indonesia, perpajakan merupakan sumber terbesar pendapatan negara dengan porsi sekitar 80 persen dari total pemasukan negara.

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan sebesar Rp14,57 triliun dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Jumlah tersebut sampai dengan 31 Agustus 2023.

JAKARTA, NusaBali - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mengembangkan aplikasi taxpayer account management yang memudahkan wajib pajak memantau setiap urusan administrasi pajaknya. Layanan ini bakal menggunakan fitur data prepopulated.

MANGUPURA, NusaBali.com – Untuk menyamakan persepsi terkait penjualan dan pengelolaan meterai tempel, PT Pos Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia mengadakan Rakornas di Kuta Bali, 1-3 Maret 2023.

JAKARTA, NusaBali.com
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi memperkenalkan meterai tempel baru nominal Rp10.000 sebagai pengganti meterai tempel lama desain tahun 2014.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menonaktifkan sertifikat elektronik dari 1.049 Wajib Pajak (WP) dan terindikasi merupakan penerbit faktur pajak tidak sah dan berpotensi merugikan penerimaan pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (19/1), mengatakan imbauan ini khususnya berlaku bagi pemberi kerja atau bendaharawan, Wajib Pajak Badan dan para peserta amnesti pajak.