Tag: BKPAD

BANGLI, NusaBali - DPRD Bangli menggelar rapat terkait penyampaikan pokok-pokok pikir (Pokir) anggota DPRD Bangli ke eksekutif, Rabu (13/3). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bangl I Ketut Suastika dihadiri kalangan OPD, antara lain Bappeda, Inspektorat, BKPAD, dan Bagian Umum Setda Bangli.

BANGLI, NusaBali - Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) mencatat realisasi pendapatan dari pajak reklame mencapai 70 persen. Pada APBD induk 2023 target Rp 76 juta, kemudian pada APBD Perubahan target Rp 1 miliar.

Alasan peningkatan target PHR karena menyimak sejumlah usaha di Bangli yang tumbuh semakin pesat. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya coffee shop baru.

BANGLI, NusaBali
Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli libatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangli melakukan validasi data wajib pajak untuk pajak bumi dan bangunan (PBB).

BANGLI, NusaBali
Pemkab Bangli memaksimalkan pendapatan pajak air tanah. Pemanfaatan air tanah akan dihitung menggunakan water meter.

BANGLI, NusaBali
Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli membangun ruang arsip.

BANGLI, NusaBali
Petugas Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli dan Bank BPD Bali mulai turun memasang poin off sale (POS), Senin (3/5).

BANGLI, NusaBali
Sejumlah petugas dari Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli turun ke desa-desa untuk melayani wajib pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Gede Suryawan, mendorong perbekel dan lurah agar masyarakatnya membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Dua orang pegawai negeri sipil (PNS) Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli jarang ngantor.

Target pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp 1,430 miliar, hingga 31 Agustus terealisasi Rp 1,139 miliar atau 79,67 persen.

Sejumlah baliho yang terpasang di ruas Jalan Bangli-Kayuambua, tepatnya di pertigaan Desa Demulih, Kecamatan Susut, Bangli, kondisinya rusak. Baliho yang kebanyakan milik sekolah pariwisata membuat jalur tersebut terkesan kumuh.

Badan Keuangan Pedapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli menggandeng desa untuk melakukan pendataan potensi pajak. Sebab masih banyak potensi pajak yang belum terdata di wilayah Bangli.