Tag: NIK

JAKARTA, NusaBali - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 99 persen.

DENPASAR, NusaBali.com - Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang memenuhi kriteria tertentu untuk menertibkan administrasi kependudukan (adminduk). Hal serupa didorong dilakukan juga di Provinsi Bali.

DENPASAR, NusaBali - Sebanyak 298.109 Wajib Orang Pribadi (WP-OP) telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali. Penyerahan SPT tersebut tepat waktu yakni hingga akhir Maret (31/3) tumbuh 8,51 persen dari tahun sebelumnya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali, Nurbaeti Munawaroh, mengatakan hal itu Sabtu(6/4).

Saat ini pemerintah tengah lakukan pendataan warga yang layak mendapatkan subsidi elpiji 3 kg, masyarakat pun diminta membeli elpiji 3 kg di pangkalan

DENPASAR, NusaBali - Pertamina mendata sebanyak 608.029 nomor induk kependudukan (NIK) warga di Bali terdaftar untuk membeli liquid petroleum gas (LPG/elpiji) subsidi ukuran tiga kilogram di tingkat pangkalan.

DENPASAR, NusaBali - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan sesuai arahan Dirjen Migas, warga yang hendak membeli gas elpiji 3 kg bersubsidi di pangkalan mulai 1 Januari 2024 wajib menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

JAKARTA, NusaBali - Penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara penuh resmi diundur dari semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023.

JAKARTA, NusaBali - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengimbau para wajib pajak (WP) untuk segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemadanan sendiri harus dilakukan paling lambat pada 31 Desember 2023.

JAKARTA, NusaBali - Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara penuh baru akan diimplementasikan bersamaan dengan peluncuran coretax administration system. Demikian kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo.

JAKARTA, NusaBali - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo melaporkan bahwa sebanyak 58 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah padan hingga saat ini.

JAKARTA, NusaBali - Kepala Korps Polisi Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi sebelumnya mengatakan ingin pembuatan surat izin mengemudi (SIM) tidak dijadikan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Permintaan itu disampaikan karena menghindari pungli.

JAKARTA, NusaBali
Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa digunakan untuk seluruh transaksi perpajakan mulai 1 Januari 2024.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMK) tahun ini sedang menggenjot ratusan koperasi yang masih aktif untuk mengurus Nomor Induk Koperasi (NIK).