Tag: BPJS

Iuran BPJS kelas tiga tidak mengalami kenaikan pada 2020 mendatang.

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali NTT dan NTB sampai dengan 1 Oktober 2019, kepesertaan segmen mandiri berkisar 13,8 persen, dan sebagian besar sudah memilih kelas III.

LPSK menyatakan hanya bisa menanggung biaya medis setelah korban ditetapkan menjadi terlindung.

Dalam kedokteran jiwa keinginan untuk bunuh diri yang dialami pengidap bipolar adalah gejala akibat gangguan otak yang mestinya perlu penanganan medis.

Pengusaha didorong mengikutsertakan pegawainya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana amanat undang-undang.

Kenaikan tarif premi peserta Penerima Biaya Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan per 1 Januari 2020, membuat Pemerintah Kabupaten Tabanan berpikir keras.

Sejumlah masyarakat mengeluhkan adanya NIK (nomor induk kepesertaan) ganda sehingga tak bisa mengurus BPJS.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan iuran BPJS kelas III.

Talangan Rp 30 miliar digunakan untuk kebutuhan hingga akhir tahun, menyusul belum cairnya klaim bulan Juni-Juli 2019.

Pemerintah Provinsi Bali meminta pihak BPJS Kesehatan dapat segera mengaktifkan akses kartu Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN) para pegawai kontrak di lingkungan Pemprov Bali yang dinon-aktifkan sejak awal 2019.

Kewajiban badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta keluarga karyawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), belum terlaksana maksimal di Kabupaten Jembrana.

Jika ingin naik dua tingkat, maka kepesertaannya akan dianggap gugur

Sebanyak 4.228 tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Karangasem diwajibkan ikut program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepesertaan pekerja dari sektor informal dalam data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara umum masih rendah, yakni baru sekitar 3,25 persen.

Penerima tunjangan harus tercatat sebagai peserta BPJS

Hingga  31 Desember 2018, juga sudah didaftarkan sejumlah 91.703 jiwa penduduk Jembrana yang belum tercetak kartu BPJS-nya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai  besaran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus ditinjau ulang.

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan badan publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama Pegawai Negeri Sipil Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Mediasi Buntu

BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) menggenjot akuisisi pekerja sektor informal terdaftar dalam jaminan sosial karena ada potensi sekitar 6 juta pekerja kategori bukan penerima upah itu yang belum menjadi peserta.