Tag: Pilkada

JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan dirinya akan menemani sang istri, Erina Gudono, melanjutkan studi di luar negeri, ketika ditanya awak media perihal jadi atau tidaknya maju pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

BANGLI, NusaBali - Bawaslu Bangli menggelar rapat fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan pada Pilkada Serentak 2024 di Desa Penglipuran, Kelurahan Kubu, Bangli, Jumat (2/8). Kegiatan yang digelar dalam upaya penguatan pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada melibatkan semua elemen masyarakat. Terungkap, Kabupaten Bangli masuk Kategori Rawan Rendah.

GIANYAR, NusaBali - Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda menyambangi kantor Bawaslu Kabupaten Gianyar, Rabu (31/7). Herwyn menyampaikan Pengawas Pemilu harus dapat menjadi cahaya penerangan dalam pelaksanaan Pemilihan sehingga proses Pemilihan Serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan baik.

MANGUPURA, NusaBali - Anggota DPRD yang bakal tarung di Pilkada Serentak 2024 wajib mengundurkan diri dari jabatan. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung, Dwi Suarna Arta memaparkan, sesuai dengan PKPU Nomor 8 tahun 2024, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, ASN, TNI, Polri, kepala desa atau sebutan lain, Pegawai BUMN dan Pegawai BUMD wajib mengundurkan diri jika mencalonkan diri pada Pilkada Serentak tahun 2024.

AMLAPURA, NusaBali - Bupati Karangasem, I Gede Dana wajib cuti saat ditetapkan sebagai Calon Bupati Karangasem di Pilkada Serentak 2024. Kursi Bupati Karangasem yang ditinggalkan Dana bakal diisi dengan Plt (pelaksana tugas). Wakil Bupati Karangasem I Wayan Arta Dipa dipastikan bakal sundul Dana di kursi bupati.

BANGLI, NusaBali - KPU Bangli melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Visi, Misi dan Program sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangli serta PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bertempat di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Bangli, Senin (29/7).

Pembangunan di Bali dinilai tanpa arah, sehingga menimbulkan permasalahan mulai sampah hingga wisatawan asing berulah.

JAKARTA, NusaBali - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa peringatan 28 tahun peristiwa penyerangan 27 Juli 1996, atau Kudatuli, harus menjadi penyemangat bagi seluruh kader partai untuk memperkuat kedekatan dengan rakyat. Hal ini penting dalam mempersiapkan diri menghadapi agenda demokrasi ke depan, termasuk Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Relawan Demokrasi melibatkan kaum ibu, pemuda karang taruna, pemilih pemula, dan kaum disabilitas.

DENPASAR, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, menargetkan sebanyak 43 tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada Serentak 2024 diisi kelompok penyelenggara pemungutan suara yang seluruh petugasnya perempuan.

DENPASAR, NusaBali - Jelang Pilkada serentak pada 27 November 2024, situasi perpolitikan di Bali masih dinamis. Sejumlah tokoh, baik untuk Pilkada tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Bali terus bermunculan ke publik sebagai bakal calon. Termasuk salah satunya, IB Rai Dharmawijaya Mantra yang digadang-gadang bakal maju sebagai bakal calon gubernur Bali berpasangan dengan Made Muliawan Arya alias De Gadjah yang merupakan Ketua Partai Gerindra Bali.

MANGUPURA, NusaBali - Bawaslu Bali melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Terdapat 10 isu kerawanan yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Serentak di Provinsi Bali.

Pasca proses coklit dinyatakan tuntas 100 persen, Bawaslu Buleleng terus melakukan uji petik oleh Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD)

DENPASAR, NusaBali - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali menilai kampanye dengan media baliho untuk Pilkada Serentak 2024 ini masih tergolong paling efektif, meski sekarang sudah merupakan era digital.

JAKARTA, NusaBali - Pakar hukum tata negara Prof. Mahfud Md mengatakan pemerintah harus memperkuat instansi penegak hukum demi mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan kepala daerah.