Tag: Tenaga Kontrak

DPRD Buleleng mendorong Pemkab setempat mengevaluasi kinerja pegawai kontrak.

Bupati pun minta agar pimpinan di masing-masing OPD mengevaluasi kinerja tenaga kontrak yang sudah ada.

Selama ini, PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) gaungnya kurang terdengar di bidang pertanian.

Lembaga DPRD Buleleng kembali menyoroti keberadaan tenaga kontrak di lingkup Pemkab Buleleng.

OPD diminta tak sekadar menerima tenaga kontrak, melainkan harus memberdayakan sesuai kemampuan.

Puluhan tenaga kerja setelah menjalani kontrak selama 3 tahun di Jepang, sekembalinya ke kampung halaman justru menjadi pengangguran.

Saat ini pemerintah Indonesia fokus untuk menyiapkan kapasitas produktif dan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja.

DPRD Gianyar soroti sejumlah oknum tenaga kontrak Pemkab Gianyar yang terlibat narkoba.

Sebagai guru kontrak mereka mendapatkan upah Rp 600 ribu per bulan, setelah menjadi tenaga kontrak digaji Rp 1.065.000 per bulan.

Guna memotivasi kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca pengisian jabatan beberapa waktu lalu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta kembali menggelar sidak (inspeksi mendadak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Selasa (13/6).

Sebagai guru kontrak mereka mendapatkan upah Rp 600 ribu per bulan, setelah menjadi tenaga kontrak digaji Rp 1.065.000 per bulan.

Sistem UMK digantikan SSU dimana seluruh karyawan akan mendapatkan gaji sesuai dengan jenjang karier dan lamanya bekerja di perusahaan bersangkutan.

Adanya tenaga kontrak yang menerima imbalan Rp 400.000 jadi pembahasan panjang dalam rapat itu.

Pansus DPRD Karangasem mempertanyakan soal rekrut tenaga kontrak SD, yang diduga sarat titipan. 

Ada pelamar bercuap lewat Medsos, ngaku duduki ranking 2 dalam tes, namun gugur saat sesi wawancara

“Belum pasti yang melamar itu akan lulus atau diterima di RS Bali Mandara, ternyata mereka sudah di-PHK secara sepihak” (Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja)

Pemprov Bali dipastikan tetap mengakomodir seluruh tenaga kontrak SMA/SMK. Hanya saja gaji dibedakan.

Rencana Pemkab Klungkung untuk mengangkat tenaga pengabdian di sekolah menjadi tenaga kontrak, menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, utamanya para pengabdi.

Ketua PKK Karangasem membenarkan ada pensiunan PNS menjadi staf di sekretariat PKK. Namun sifatnya tenaga sukarela, bukan tenaga kontrak seperti umumnya.

Penumpukan pengawai kontrak di beberapa SKPD itu menjadi tidak efektif.