Tag: Undang-Undang

JAKARTA, NusaBali - Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 meraih rekor dari MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia), karena paling banyak menyelesaikan Undang-Undang (UU) dalam masa tugasnya selama lima tahun. Dalam kurun waktu tersebut Komisi II sukses menyelesaikan 160 UU.

DENPASAR, NusaBali - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menekankan pentingnya pembinaan hukum untuk mendorong efektivitas kinerja sehingga memberikan kesejahteraan rakyat.

MANGUPURA, NusaBali - Menkumham RI, Yasonna H Laoly menegaskan UU KUHP yang disusun dalam sistem kodifikasi hukum pidana nasional bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.

DENPASAR, NusaBali - Setelah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI, Selasa (4/4) lalu, akhirnya Undang-Undang Provinsi Bali resmi diundangkan dan dimasukkan dalam lembaran negara.

Sama seperti daerah lainnya yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan tambang, kebudayaan juga diakui sebagai kekuatan dan potensi di wilayah Bali.

Kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. Saluran komunikasi yang lancar mempermudah masyarakat untuk mendapatkan dan menyampaikan pendapat.

Efektivitas dari hukum, dapat diketahui dari sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, atau apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.

Para pemimpin negeri ini memiliki harapan dan cita-cita besar, ketika 100 tahun Indonesia merdeka akan tercapai masa keemasan. Harapan dan cita-cita itu digantungkan pada anak-anak kita yang sedang bertumbuhkembang saat ini melalui pendidikan.

Indonesia akhirnya secara resmi memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, yang mengatur kegiatan kemanusiaan pada masa perang, pasca perang, hingga kebencanaan.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) disambut sukacita oleh tokoh Bali yang Ketua Umum Forum Kerukunan Antar-Umat Beragama (FKUB) Ida Pelingsir Agung Putra Sukahet.

DPR RI telah menetapkan Perppu 2/2017 tentang Ormas menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Selasa (24/10).

Seperti diprediksi, Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas resmi ditetapkan DPR menjadi Undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013, melalui sidang paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Selangkah lagi Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) akan disahkan menjadi Undang-undang.

Berharap tidak ada warga yang bernasib seperti dirinya

Komisi Informasi yang masih terkesan dianaktirikan alias dinomor duakan dalam peran dan posisinya sebagai lembaga negara muncul wacana merevisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

Kapolda Bali, Irjen Petrus Reinhard Golose kini sedang menyiapkan satgas Cyber Troops untuk memonitor berita bohong (hoax) yang memprovokasi ataupun membuat masyarakat gelisah.

Kerugian kejahatan cyber perbankan rugikan negara Rp 500 miliar/tahun

Pemkab Bangli kini tengah membuat daftar nominasi nama-nama figur yang disiapkan menjadi anggota panitia seleksi (Pansel) rekrutmen pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Bangli.

Sutiyoso Mengusulkan Agar Undang-Undang Terorisme Direvisi Oleh Pemerintah.