Tag: Firli Bahuri
JAKARTA, NusaBali - Presiden Joko Widodo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berjalan dengan baik dengan penetapan Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango.
Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk mencegah tersangka Firli Bahuri (FB) bepergian ke luar negeri
Dalam Pasal 32 ayat (2) UU KPK disebutkan pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan akan diberhentikan sementara dari jabatannya
Terkait penggeledahan, KPK menyatakan menghormatinya sebagai bagian rangkaian proses hukum, sepanjang sesuai mekanisme dan ketentuan hukum
JAKARTA, NusaBali.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 2009-2014, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) di PT Pertamina Tahun 2011-2021. Kerugian negara akibat perbuatan Karen diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun.
Pengumuman kepada pemilih bahwa caleg bersangkutan pernah menjadi terpidana korupsi, merupakan bagian penting dalam upaya pendidikan pemilih supaya memilih caleg berintegritas
JAKARTA, NusaBali.com – Sengkarut penanganan dugaan korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas) menjadi sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Kedua kelompok ini mendesak untuk memberhentikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi.
JAKARTA, NusaBali.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan, Abdul Wahid (AW), sebagai tersangka kasus dugaan suap.
JAKARTA, NusaBali
PDIP menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDIP yang dilaksanakan secara hybrid di Jakarta, Selasa (16/11).
JAKARTA, NusaBali.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai yang sebelumnya telah memenuhi syarat dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
JAKARTA, NusaBali.com - Sejumlah 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi dinonaktifkan.
Nurdin Abdullah menyatakan transaksi suap dilakukan oleh Sekretaris Dinas PUPR Sulawesi Selatan tanpa sepengetahuan dirinya.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah akan menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Guntur terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021.
Kabel Serbu Monumen
Curah Hujan Tinggi Pengaruhi Hasil Panen Tomat
Desa Wisata Undisan
Rumput Liar Masuk Terminal
Ingin Berlangganan Koran Nusabali? Hubungi Tim Sirkulasi 0361-227410
Nusa Ning Nusa
MUTIARA WEDA: Antara Instink dan Kecerdasan
Tan mātā parthivī́ tat pitar dyáuḥ (Sukla Yajurveda XXV)