Tag: Wajib Pajak

Gianyar Regents Tax Award diawali dengan melakukan seleksi terhadap 5.655 wajib pajak.

SINGARAJA, NusaBali
Jumlah piutang dari sektor pajak Pemkab Buleleng memiliki nominal yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 89,87 miliar hingga akhir Oktober lalu.

Tim Pengawas Pajak menemukan adanya perbedaan laporan wajib pajak dengan kondisi di lapangan.

SINGARAJA, NusaBali
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng tahun ini kembali memberikan memberikan keringan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat.

BANGLI, NusaBali
Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli libatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangli melakukan validasi data wajib pajak untuk pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pemegang SIUP toko buah eceran mengaku terkejut dengan penetapan usahanya menjadi Wajib Pajak (WP) restoran.

Pajak hotel terealisasi sebesar 10,37 persen atau Rp 8.801.400.787,35. Sedangkan pajak restoran tercapai Rp 37.523.925.006,48 atau 37,57 persen dari target tahun ini.

GIANYAR, NusaBali
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memperpanjang jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan untuk wajib pajak badan karena libur Hari Raya Idul Fitri 1443 hijriah.

GIANYAR, NusaBali
Seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP),  termasuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar,  bersiap untuk melaksanakan dua program besar di awal tahun 2022.

GIANYAR, NusaBali
Bupati Gianyar I Made ‘Agus’ Mahayastra mengaku 60 pengusaha di Gianyar yang belum didaftarkan sebagai wajib pajak (WP) telah kembali didaftarkan sebagai WP.

Wajib pajak yang tidak bayar pajak kendaraan selama 5 tahun, cukup bayar untuk pajak 2 tahun, tanpa denda.

GIANYAR, NusaBali
Pandemi Covid-19 mengakibatkan jumlah Wajib Pajak (WP) Air Bawah Tanah (ABT) di Kabupaten Gianyar, menurun sampai 50 persen.

BANGLI, NusaBali
Pemkab Bangli mengupayakan terapkan pajak hotel dan restoran (PHR) online untuk optimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

MANGUPURA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten Badung, menjadi salah satu pemerintah daerah yang turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tak hanya masyarakat kelas menengah ke bawah, masyarakat kelas menengah ke atas juga sama, kewalahan membayar pajak.

MANGUPURA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)/Pasedahan Agung memperpanjang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2020.

Bapenda Bali instruksikan jajarannya tetap akan melakukan pelayanan kepada wajib pajak meskipun cuti bersama pada 24 Desember 2020 dan 31 Desember 2020.

MANGUPURA, NusaBali
Masalah piutang pajak menjadi sorotan DPRD Badung. Menjelang akhir tahun 2020, Dewan dorong Bandan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung mengejar wajib pajak (WP) yang masih nunggak pajak, sehingga nanti ada tambahan pendapatan.