Tag: APBD

Ada sekitar 33 kegiatan strategis, di antaranya pembangunan ruang serbaguna dan stage Pantai Pandawa Rp 6,1 M, program jaminan sosial kematian krama Badung sebesar Rp 5 M.

Pemkab Badung sebagai daerah terkaya di Bali, terus berupaya memberikan kesejahteraan kepada tokoh spiritual Hindu.

Lembaga DPRD Buleleng masih bimbang menerbitkan rekomendasi terkait dengan rencana PD Pasar menambah modal kerja sekitar Rp 2 miliar.

Untuk kali pertama sepanjang sejarah, seluruh daerah di Bali mendapat opini ‘tertinggi’ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Pemkab Gianyar kembali meraih opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

APBD Gianyar tahun 2017 yang disebutkan terancam ilegal oleh Sekda Provinsi Bali ditanggapi Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya.

Kisruh jabatan Sekda Kabupaten Gianyar pasca dinonaktifkannya IB Gaga Adi Saputra oleh Bupati AA Gde Agung Bharata, berdampak ke mana-mana. Bahkan, APBD Gianyar terancam ilegal (tidak punya kekuatan hukum), lantaran terjadi kekosongan jabatan Sekda Gianyar.

Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Badung menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar lebih untuk keikutsertaan pada ajang tahunan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-39.

Kondisi mobil pemadam kebakaran (Damkar) Klungkung, memprihatinkan. Dari lima mobil damkar, dua di antaranya mangkrak karena mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berfungsi.

Pada tahun 2017 ini, Pemkab Jembrana menerima usulan 337 unit bedah rumah.

Pemasangan sebanyak 68 unit CCTV ini disebar di 37 titik strategis di wilayah Kuta Utara.

Jika semua warga Klungkung diberikan tanggungan kesehatan gratis, harus menyiapkan sekitar Rp 33 miliar setahun.

Total pagu anggaran untuk pengadaan perlengkapan sekolah siswa baru SMP tahun ajaran 2017/2018 sekitar Rp 11.801.020.000. Anggaran diambil dari APBD Badung tahun 2017.

KNPI Karangasem merancang sejumlah program pemberdataan kepemudaan dan kegiatan sosial di tahun 2017.

Dewan juga menyoroti masalah kemacetan di Bali supaya segera mendapat solusi, sebab kemacetan tidak lagi di ruas jalan protokol, namun sudah sampai menembus ke desa-desa.

Dana desa yang mestinya diterima bulan Maret belum cair sehingga gaji aparat desa pun belum tertanggulangi.

Ketua Pansus APBD Induk 2016 I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan bagi-bagi dana PHR dari Kabupaten Badung kepada 6 kabupaten penerima tidak perlu lagi ada perubahan Perda APBD Bali 2017.

Penyaluran Pajak Hotel dan Restauran (PHR) oleh Pemkab Badung secara langsung kepada 6 kabupaten penerima, kecuali Gianyar, tidak bisa dilaksanakan Juni 2017 nanti.

Kekurangan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari untuk Provinsi Bali senilai Rp 288 miliar kemungkinan akan dibayarkan pusat melalui APBD Perubahan 2017 atau bisa juga lewat APBD Induk 2018.

Pembangunan Shortcut (jalan pintas) Titik 5-6 Jalur Singaraja-Bedugul tepatnya di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Buleleng segera digarap.