Tag: APBD

DPRD Bangli mendorong manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli melakukan terobosan agar bisa segera menuntaskan pembangunanan di rumah sakit yang masih tertunda.

Menurut rencana, anggota DPRD Tabanan melakukan perjalanan dinas dua kali dalam sebulan.

Sekkab Karangasem berharap penggunaan SILPA hanya dengan surat rekomendasi  dewan. Tetapi dewan minta melalui APBD Perubahan 2017.

Bappeda Provinsi Bali mengangarkan pada APBD Tahun 2017

Salah satu penyebab PAD minus karena capaian pajak mineral bukan logam dan batuan turun drastis.

Anggaran belanja pegawai pada APBD Jembrana tahun 2017 dipasang Rp 433 miliar lebih.

“Selama ini proses PHR didistribusikan Pemprov Bali diketahui memang aman-aman dan tak ada masalah”

Petunjuk mencari surat keterangan nomor rekening masih aktif di BPD Bali menjadikan birokrasi semakin kompleks

Dana bantuan parpol yang dialokasikan dari APBD Bali Tahun 2016 sudah cair. Pemprov Bali mencairkan total Rp 1,288 miliar buat 8 parpol parlemen yang berhak menerima bantuan berdasarkan hasil Pileg 2014.

Dalam pembahasan APBD 2017, dana untuk SMA/SMK digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga guru honor SD dan SMP.

Sidang paripurna DPRD Bali dengan agenda laporan Pansus terhadap Rancangan APBD Induk 2017 di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (23/11), sempat molor 2 jam.

Upaya DPRD Bali menggulirkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranerda) Atraksi Budaya termasuk Tajen (sabungan ayam), akhirnya lolos dalam pembahasan anggaran APBD Induk 2017.

“Yang sudah mengajar 24 jam lebih akan dibayar dengan UMP yang besarannya sekitar Rp 2,4 juta” (Anggota Banggar DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana)

Pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Badung segera dibangun awal tahun 2017.

Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD 2017, akhirnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Klungkung, Rabu (16/11) siang.

Proses administrasi dana hibah tinggal dua minggu lagi, sebelum APBD 2016 tutup buku.

Pernyataan Gubernur Bali Made Mangku Pastika tentang efisiensi anggaran dengan memangkas perjalanan pejabat ke luar negeri, tidak linier pelaksanaannya di lapangan.

Penanganan realisasi dan laporan pemanfaatan Dana Desa (ADD) untuk Bangli terancam tak maksimal.

DPRD Bali membatalkan agenda kunjungan ke luar negeri, menyusul rasionalisasi APBD Bali akibat penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 153 miliar dari pusat.

Bagi hasil dari Provinsi Bali sebesar Rp 13,378 miliar antara lain dari pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air tanah, dan sebagainya.