Tag: Rahmat Bagja

Bawaslu memiliki waktu tujuh hari untuk melakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan undang-undang

JAKARTA, NusaBali - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memfasilitasi kotak kosong pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 untuk daerah yang hanya memiliki pasangan calon tunggal.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengulang pelanggaran netralitas di Pilkada Serentak 2024 sebagaimana di 2020. Pasalnya, ada 65 putusan terkait kepala desa/ASN menguntungkan dan merugikan pasangan calon (paslon).

MAKASSAR,NusaBali - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyatakan praktik politik uang masih berpotensi terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 November 2024.“Politik uang pasti selalu ada. Permasalahannya bisa direduksi atau tidak?. Kita sudah patroli, begitu selesai patroli dan Panwascam kembali ke kantornya, terjadi lagi politik uang,” ungkapnya dalam Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/6).

JAKARTA, NusaBali - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di lembaganya menaati aturan perundang-undangan sebagai aparatur sipil negara.

JAKARTA, NusaBali - Untuk mempermudah masyarakat mengadukan pelanggaran, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Rahmat Bagja mengatakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan segera dibentuk menjelang Pilkada Serentak 2024.

BANDARLAMPUNG, NusaBali - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan bahwa anggota legislatif  terpilih 2024 tetap harus mundur dari jabatannya saat ditetapkan sebagai calon kepada daerah (Cakada) 2024.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa akan terus memperkuat sumber daya manusia (SDM) perempuan di instansinya.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu poin pengawasan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

JAKARTA, NusaBali - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terus memantapkan persiapan dalam menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, NusaBali - Majelis Sidang sekaligus Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memutuskan KPU terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di empat kabupaten/kota daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebutkan ada 12.284 TPS yang tidak memiliki alat bantu bagi disabilitas netra untuk Pemilu 2024.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa potensi kerawanan Pilkada 2024 lebih tinggi dibandingkan Pilpres 2024. Hal itu disebabkan di tingkat daerah yang sering terjadi konflik.

JAKARTA, NusaBali - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan bahwa tabulasi atau penyajian data berbentuk diagram atau batang yang hilang di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menandakan sebuah permasalahan serius.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan belum ada temuan pelanggaran yang bisa membatalkan hasil Pemilu 2024. Kata dia, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk tidak terlalu lama memperbaharui data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

DENPASAR, NusaBali.com - Jembatan penghubung gedung kembar (skybridge) KPU-Bawaslu Kabupaten Badung resmi diberi nama 'Jembatan Cinta' oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Kamis (11/1/2024).

JAKARTA, NusaBali - Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI Rahmat Bagja melarang penggunaan fasilitas kendaraan berplat kuning tidak boleh digunakan untuk kampanye Pemilu 2024 karena merupakan fasilitas publik.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta masyarakat melaporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran dalam Pemilu atau Pemilihan 2023, termasuk jika melihat adanya politik uang.