Tag: Bupati Bangli

Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBDes) untuk 68 desa di Kabupaten Bangli rampung. Dengan demikian, APBDes segera bisa direalisasikan.

Pemkab Bangli akan mengajukan permohonan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 3,4 ke pemerintah pusat. DSP itu untuk pembangunan infrastruktur.

Tiga saksi ahli dari Fakultas Hukum Unud yang dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (1/2), kompak menunjuk Bupati yang harus bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi upah pungut sektor pertambangan Kabupaten Bangli.

Bupati Bangli I Made Gianyar meminta pejabat sering dan rajin membaca aturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban.

Bupati Bangli I Made Gianyar meminta DPR RI membantu memromosikan objek maupun destinasi wisata di Bangli

Bupati Bangli Made Gianyar akui cabut SK Upah Pungut tahun 2011, karena adanya kasus di Buleleng yang menjerat Bupati Buleleng (saat itu) Putu Bagiada

Mantan Bupati Bangli dua kali periode (2000-2005, 2005-2010), I Nengah Arnawa, terus bermanuver terkait kasus dugaan korupsi upah pungut sektor pertambangan Kabupaten Bangli yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Bupati Bangli I Made Gianyar mendorong pertanian konvensional di Bangli yang kini berpola pertanian kimia ke pertanian organik

Persidangan kasus dugaan korupsi upah pungut yang menyeret dua mantan Kadispenda Bangli, Bagus Rai Dharnayuda (periode 2006-2009) dan AA Gede Alit Darmawan (periode 2009-2010), sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (23/11), memasuki babak baru dengan dihadirkannya mantan Bupati Bangli (2000-2005, 2005-2010) I Nengah Arnawa sebagai saksi.

Memiliki kondisi geografis dengan hawa yang sejuk, Bangli dinilai sangat layak menjadi  Pusat Pendidikan Agama Hindu Terintegrasi (PPAHT).

Dua tersangka kasus dugaan korupsi upah pungut Kabupaten Bangli Rp 1 miliar, Bagus Rai Dharmayudha (mantan Kadispenda Bangli 2006-2009) dan AA Gede Alit Darmawan (mantan Kadispenda Bangli 2009-2010 yang kini menjabat Asisten II Setda Kabupaten Bangli), akan disidangkan perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (19/10).

Kebijakan Bupati Bangli Made Gianyar untuk memberangus pejabat yang merangkap jadi prajuru adat, mendapat respons negatif dari bebagai pihak.

Bupati Bangli Made Gianyar ancam akan nonjob-kan (berhentikan) pejabat eselon yang merangkap jadi prajuru adat di banjar atau desa pakraman.

Bupati Bangli I Made Gianyar meresmikan Pusat Layanan Masyarakat (Pusyanmas) di Kantor Camat Kintamani, Selasa (9/8).