Tag: Administrasi

DENPASAR, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar secara resmi mengumumkan tahapan pencalonan pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi mendorong agar pemerintah tidak membebani guru dengan berbagai urusan administrasi.

Untuk kebutuhan ATK masih ngebon di BUMDes agar pelayanan bisa berjalan. Sedangkan gaji perbekel dan perangkat desa lainnya masih menunggu penyelesaian administrasi.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka-bukaan soal bantuan Rp 4 juta yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah. Sri Mulyani mengatakan bantuan itu akan diberikan dalam bentuk biaya administrasi. Bantuan akan diberikan atau berlaku selama 14 bulan.

DENPASAR, NusaBali - KPU Provinsi Bali telah menyampaikan hasil akhir verifikasi administrasi (vermin) dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD RI Dapil Bali dan anggota DPRD Provinsi Bali kepada peserta Pemilu 2024 tingkat Provinsi Bali, Sabtu (5/8) sore.

GIANYAR, NuasaBali - KPU Gianyar merampungkan pemeriksaan berkas administrasi bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Gianyar untuk Pemilu 2024. Dari 530 bacaleg yang sudah mendaftar, sebagian besar berstatus Belum memenuhi syarat (BMS).

SINGARAJA, NusaBali - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng berinovasi untuk pelayanan administrasi kependudukan secara online. Salah satunya, memberikan kemudahan dalam pengurusan akta. Saat ini, tiga jenis administrasi kependudukan jenis akta bisa diakses dalam waktu tiga jam.

DENPASAR, NusaBali.com - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali mengungkap maladministrasi dalam kasus penerbitan data kependudukan untuk warga negara asing (WNA) Suriah dan Ukraina.

BANGLI, NusaBali
Untuk mempermudah dan mempercepat layanan administrasi, sejumlah desa di Kabupaten Bangli mulai melakukan inovasi layanan.

AMLAPURA, NusaBali
Sebanyak 2.064 warga mencoba peruntungannya untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Pemkab Karangasem. Dari 2.064 pelamar, sebanyak 268 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) secara administrasi.

Sebagai lembaga pengawasan, Ombudsman ingin mengetahui permasalahan yang terjadi di Kejari Denpasar khususnya masalah administrasi.