Tag: OPD

Gubernur Wayan Koster soroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali yang lelet dalam eksekusi anggaran.

Tahun 2019 Disdikpora Buleleng mendapat Rp 200 miliar lebih, sedangkan untuk 2020 ‘hanya’ Rp 154 miliar.

Pemkab Buleleng akan menghilangkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di lingkup Pemkab Buleleng tahun 2020.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan desa di Kabupaten Tabanan meraih peringkat penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Bali 2019.

Tiga OPD dipastikan dilebur berdasarkan ‘rumpun’ yang sama

Peleburan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali dari semula 49 menjadi 41 OPD, akan segera berjalan akhir tahun 2019 nanti.

Komisi I dan III DPRD Tabanan menilai kinerja OPD penghasil, terutama Badan Keuangan Daerah tidak ada inovasi, monoton, dan loyo.

Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung, memiliki potensi objek wisata alam berupa perbukitan.

Komisi III DPRD Kota Denpasar mengajak rapat kerja tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Denpasar, Rabu (25/9). Sayang dari tiga OPD yang diundang, semua Kepala Dinas (Kadis) di OPD tersebut kompak tidak hadir dan hanya diwakilkan.

Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) karena dinilai berhasil menerapkan sistem tersebut.

Targetnya, bulan Desember sudah kelar perampingan OPD. Saat ini masih dikaji tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

Pendampingan terbanyak di Dinas PUPR Perkim dengan 16 kegiatan.

Kekosongan pimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) jadi sorotan Komisi I DPRD Kabupaten Badung. Komisi yang antara lainmembidangi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, kependudukan, penerangan/pers, hukum/perundang-undangan, itu mendorong agar kekosongan pimpinan ini tidak dibiarkan lama, sehingga tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemkab Klungkung terus menggenjot peningkatan pelayanan dan kinerja di semua OPD (organisasi perangkat daerah).

Lelang Jabatan Eselon II Tahun 2019 Ditiadakan

Muncul 2 OPD baru, jumlah OPD Pemprov Bali tetap menciut dari semula 49 menjadi 41 unit

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta memerintahkan setiap OPD (organisasi perangkat daerah) di Klungkung menyiapkan minimal satu inovasi per tahun.

Karena berdiri di atas lahan Pemkab, seluruh kantin di sekolah SD, SMP dan OPD dikenai retribusi sesuai besaran lahan yang ditempati.

Kegiatan yang dananya bersumber dari PAD juga tidak terlaksana karena target PAD Rp 276 miliar belum tercapai.

Dengan perampingan OPD tersebut tentu akan berdampak berkurangnya pejabat eselon II, III, dan IV